GOWA, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Gedung pelayanan publik yang diisi puluhan pelayanan masyarakat ini terletak di pusat kota Sungguminasa, ibukota Kabupaten Gowa.
Meski MPP ini sudah ada, namun Pemkab Gowa pun tetap mendirikan perpanjangan tangan MPP ini di wilayah dataran tinggi untuk memberikan pelayanan terjangkau bagi masyarakat desa terpencil.
Karena itu, Pemkab menghadirkan Pos Pelayanan Publik (PPP) di masing-masing kecamatan dataran tinggi. Alasannya, agar masyarakat pedesaan di daerah pegunungan tidak lagi kesulitan ke kota untuk mengurus keperluannya (urusan izin-izin, kependudukan dan perizinan lainnya).
Salah satu layanan yang ada di MPP dan PPP adalah layanan perekaman e-KTP dan layanan kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Disdukcapil Kabupaten Gowa, Edy Sucipto, kepada BKM, Sabtu (24/3), mengatakan, salah satu program perpanjangan tangan MPP yabg diprakarsai bupati Gowa adalah Pos Pelayanan Publik (PPP).
PPP ini hadir untuk mendekatkan pelayanan publik agar dapat mengurangi beban masyarakat. Setidaknya warga khususnya yang berdomisili di dataran tinggi tidak usah lagi ke MPP ibukota kabupaten untuk mengurus kebutuhan kependudukan, tapi cukup datang ke PPP yang melekat di setiap kantor pemerintah kecamatan di dataran tinggi tersebut.
”Kendati pelayanan semakin dekat karena sudah ada kantor PPP di kecamatan, namun kami (Disdukcapil) tetap melakukan gerakan prioritas jemput bola secara door to door atau dari pintu ke pintu. Kenapa kita jemput bola ini, sebab dari sekian banyak masyarakat ada juga di antara mereka yang tetao sulit mendatangi pos pelayanan seperti manula (manusia lanjut usia), kaum difabel atau disabilitas serta anak-anak sekolah usia 17 tahun ke atas (wajib memiliki e-KTP),” kata Edy.
Jadi, kata Edy, pihaknya tetap melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk melayani perekaman e-KTP beberapa unsur masyarakat yang berkebutuhan, termasuk anak sekolah usia 17 tahun.
”Jadi kami melakukan pelayanan langsung di tempat. Tapi khusus bagi tiga kategori itu, yakni manula, difabel, dan anak sekolah. Alhamdulillah perekaman keliling atau jemput bola ke desa-desa, sekolah bahkan sampai ke rumah-rumah masyarakat kita yang disabilitas atau manula yang sudah tidak sanggup datang ke kantor Pos Pelayanan Publik tetap kita lakukan,” kata Edy.
Menyoal petugas Disdukcapil di Pos Pelayan Publik, kata Edy, ditempatkan para pegawai kecamatan yang telah dilatih/Bimtek oleh Disdukcapil.
”Sementara peralatan dan jaringannya dianggarkan oleh Pemkab Gowa khusus untuk 9 kecamatan datang tinggi. Kalau untuk masyarakat di dataran rendah seluruh pelayanan dilakukan di MPP. Tidak lagi di kantor Disdukcapil Gowa,” jelas Kadis Disdukcapil Gowa ini.
Terkait sudah adanya layanan Pos Pelayanan Publik di dataran tinggi diapresiasi Kepala Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Putra Syarif. Menurut dia, patut disyukuri karena kantor pelayanan publik sudah ada di kecamatan dataran tinggi.
”Alhamdulillah, ini sangat bagus karena membantu para warga untuk tidak kehilangan ongkos banyak. Mereka cukup ke kantor Pos Pelayanan Publik yang ada di kantor kecamatan sehingga tidak jauh-jauh lagi menuju kantor MPP yang ada di kota,” kata Putra Syarif.
Kades Erelembang ini jadi teringat musibah sebuah pick up yang memuat delapan orang warga dan terganjal musibah masuk jurang saat hendak ke bank untuk membuka rekening baru untuk penerimaan beasiswa anak-anaknya.
”Syukur Alhamdulillah, Pos Pelayanan Publik sudah ada di ibukota kecamatan. Mereka tidak usah lagi ke kota untuk mengurus keperluannya. Cukup di kantor kecamatan saja seperti butuh layanan bank, kependudukan dan urusan lainnya,” katanya. (sar)
