MAKASSAR, BKM–Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin merespons soal dirinya disebut tak netral pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bahtiar disebut-sebut tak netral didalam sidang sengketa Pilpres 2023, di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain Bahtiar, hakim MK juga menyebut 5 Pj Gubernur lainnya.
“Jangan saya respons, karena kan sudah di MK kan,” ucap Bahtiar, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (24/4).
Bahtiar mengaku heran namanya juga disebut oleh hakim MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024 kemarin.
“Nah makanya (heran),”ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MK, Saldi Isra menjadi salah satu hakim MK yang melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat pada putusan gugatan hasil Pilpres 2024, dari pihak pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin).
Menurut dia, salah satu alasannya karena ada mobilisasi Penjabat Gubernur hingga Kepala Daerah di sejumlah wilayah.
Dalam hal itu, Saldi mengatakan bahwa Pj Gubernur hingga Kepala Daerah melakukan sikap tidak netral, karena ingin memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
“Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara seksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj, kepala daerah,” ujar Saldi di ruang sidang MK pada Senin (22/4).
Saldi juga meyakini bahwa sejumlah Pj Gubernur hingga kepala daerah yang melakukan mobilisasi itu terjadi di wilayah Sumatera utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Dia juga menambahkan, mobilisasi itu menyebut ada sejumlah penggerakan aparat sipil negara (ASN) dan pengalokasian sebagain dana desa sebagai dana kampanye.
“Ajakan terbuka untuk memilih paslon yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bansos atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas paslon tertentu,” kata Saldi.
Selain Pj Gubernur Sulsel, Saldi menyebut Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson. (jun/rif)
