JAKARTA,UJUNGJARI.COM– Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco mengklaim para konstituennya di Daerah Pilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat setuju dengan adanya pemilihan Gubernur Jakarta dipilih oleh DPRD DKI.
Dapil 1 Jakarta Pusat meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang dan Johar Baru. Politikus Golkar itu kembali lolos sebagai anggota DPRD Jakarta setelah mendapatkan 21.823 suara di Pileg 2024.
“Konstituen saya lebih setuju (Pilkada tidak langsung) yang penting caleg-nya dipilih langsung, yang penting legislatif dipilih langsung, Presidennya dipilih langsung, Gubernur, Wali Kota mah udah ada perwakilan namanya DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Basri Baco di DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1) seperti dikutip dari Jawapos.com.
Basri mengatakan wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam. Menurut dia, para pimpinan partai sepertinya telah memiliki kesepakatan untuk mengevaluasi sistem Pilkada.
“Namun, rasanya para petinggi partai sudah ada kesepakatan bahwa ke depan akan dievaluasi mengenai sistem Pilkada kita,” ucapnya.
Ia mengatakan, evaluasi diperlukan lantaran biaya pelaksanaan Pilkada yang sangat tinggi. Apalagi, transaksional di masyarakat sangatlah tinggi dan memberatkan calon.
Tingginya biaya yang dikeluarkan dikhawatirkan dapat memengaruhi psikologis pemenang Pilkada. “Karena dirasakan di beberapa Pilkada sebelum yang kemarin itu cost politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali. Yang menang pusing apalagi yang kalah kira kira seperti itu,” terangnya.
“Kita anggap aja ada niat baik dan positif nya, tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalo dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menilai sejatinya biaya Pilkada tidak terlalu mahal. Ia mengungkapkan, pada Pilkada Jakarta 2024, anggaran yang dikeluarkan hanya Rp 600 miliar.
Jika dibagi dengan 8 juta pemilih di Jakarta, tiap pemilih hanya mengeluarkan Rp 75 ribu. Jika kembali dibagi dengan lima tahun tiap periode kepemimpinan, hanya akan mengeluarkan Rp 15 ribu.
“Jadi total anggaran putaran pertama sekitar Rp 600 miliar, kalau dibagi 8 juta pemilih itu biaya penyelenggaran itu hanya Rp 75 ribu per pemilih, kalau dibagi lima tahun, satu tahun Rp 15 ribu, kalau menjawab mahalnya biaya sebenarnya biaya demokrasi kita ini relatif,” terangnya.
Dody mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak masyarakat berdemokrasi.
“Ini bagian hak berdemokrasi masyarakat, justru ini bisa memilih pemimpin secara langsung justru demokrasi kita lebih sehat, mereka bisa memilih pemimpin yang diharapkan,” jelasnya.
Diketahui, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer usai Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam.
Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengungkapkan tingginya biaya politik di Indonesia. Namun, biaya itu bisa ditekan dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Prabowo mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang.
”Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” kata ketua umum Partai Gerindra tersebut. (jp)
Artikel Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco Setuju Gubernur Tidak Dipilih Langsung pertama kali tampil pada Ujung Jari.
