TINGGAL menghitung bukan masyarakat Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi. Pada bulan November mendatang akan dihelat pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.
Namun, menatap pelaksanaan pemilu sebelumnya, ternyata masih ada beberapa problem yang mesti diatasi. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang masih memilih untuk golput alias golongan putih. Sebutan bagi mereka yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Lalu mengapa mesti golput.
Tingginya angka golput mencerminkan sejumlah persoalan yang masih terjadi, mulai dari ketidakpercayaan terhadap sistem politik, minimnya pemahaman mengenai urgensi suara mereka, hingga ketidakpuasan terhadap calon yang ada.
Hal tersebut bisa dilihat dari hasil survei Indonesia Political Review (IPR) yang menilai angka golput tembus hingga 40 juta orang. Itu tentu sebuah angka yang cukup fantastis.
Masyarakat yang bersikap masa bodoh atau apatis terhadap politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput. Masyarakat dengan tipe seperti ini tidak lagi peduli dengan urusan politik, bahkan tidak juga mencari tahu apa itu golput dan risiko jika memilih untuk golput pada setiap pemilihan, baik pemilu maupun pilkada.
Padahal, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah fondasi dari sistem demokrasi yang sehat. Golput dapat melemahkan demokrasi dengan mengurangi tingkat keterlibatan warga negara dalam menentukan pemimpin yang akan menakhodai daerah masing-masing yang ada di Indonesia.
Golput ini tentu menjadi masalah serius bagi keberlangsungan negara. Bawaslu harus menyosialisasikan betapa pentingnya untuk menggunakan hak pilih, agar tidak ada lagi masyarakat yang golput.
Untuk itu saya berharap agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi di setiap pemilihan yang ada, baik pilkada maupun pemilu. Mari gunakan hak pilih agar daerah kita bisa dipimpin oleh orang yang amanah dan bisa memajukan daerah yang dipimpinnya.
Selain itu, saya berharap adanya pemimpin yang jujur dan amanah, yang dapat membawa perubahan positif serta menciptakan kebijakan yang menguntungkan bagi negeri dan masyarakat tentunya, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Terakhir, saya juga menginginkan proses pilkada yang transparan dan adil.
Secara umum saya berharap pilkada 2024 ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di daerah masing-masing. Karena semua masyarakat ingin mempunyai pemimpin yang benar-benar peduli dengan kepentingan rakyat dan memiliki visi yang jelas untuk kemajuan negeri ini. (jar)
