MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menerima aspirasi dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) saat menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan kebijakan pensiun yang dinilai tidak adil.
Para demonstran menuntut hak-hak pekerja yang menurut mereka telah dilanggar oleh perusahaan.
“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Banyak pekerja yang diperlakukan secara sewenang-wenang, dan ini tidak bisa dibiarkan,” ujar, Amir salah satu perwakilan ABMM, Kamis (6/2).
Selain menyoroti PHK dan kebijakan pensiun yang dipersoalkan, ABMM juga meminta DPRD Kota Makassar untuk meninjau transparansi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang dikelola oleh sejumlah perusahaan. Mereka menduga ada ketidakterbukaan dalam pengelolaannya.
Aksi ini menjadi bentuk perlawanan buruh dan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja yang dianggap terabaikan.
Sejumlah anggota DPRD Makassar yang hadir untuk menemui massa aksi di antaranya Basdir (Fraksi PKB), Andi Makmur (Fraksi PKB), dan Hartono (Fraksi PKS).
“Kami mendengar dan memahami tuntutan para buruh serta mahasiswa yang menginginkan adanya tindakan tegas terhadap perusahaan yang diduga melanggar hak pekerja,” kata Basdir.
Menurutnya, ada indikasi bahwa PHK dan kebijakan pensiun ini dilakukan secara sistematis dan merugikan pekerja. DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti masalah ini dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap perusahaan yang dianggap tidak transparan dalam menjalankan kewajiban sosialnya.
“Banyak laporan yang kami terima menyebutkan bahwa beberapa perusahaan belum memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan pekerja maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Legislator Fraksi PKB Makassar ini berjanji akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut guna memastikan mereka mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan menjalankan program CSR sesuai ketentuan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ketenagakerjaan agar kebijakan perusahaan tetap berpihak pada kesejahteraan pekerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(ita)
