MAKASSAR, BKM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto sudah berjalan di daerah, termasuk di Kota Makassar. Namun sejauh ini pelaksanaannya belum maksimal.
Untuk mengetahui sejauh mana progres MBG berjalan,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan rapat koordinasi secara virtual, Rabu (16/4), yang dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham didampingi Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mewakili Pemkot Makassar dalam rapat tersebut.
Dalam rapat itu dibahas terkait sarana dan infrastruktur MBG, khususnya dapur untuk mengolah dan memasak bahan makanan yang akan disalurkan ke peserta didik.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar Andi Bukti Djufri mengatakan, dalam rapat tersebut ada pernyataan penting yang disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Ternyata, program ini banyak diincar oleh calo-calo yang ingin mengambil keuntungan dalam pelaksanaan MBG.
Bahkan, calo-calo tersebut tidak segan-segan membayar hingga Rp20 juta untuk meluluskan lokasi yang diurus menjadi dapur MBG walaupun sebenarnya tidak menenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
“Ternyata di bawah, menurut Bapak Gubernur, banyak calo yang melakukan itu. Bahkan sudah ada yang membayar Rp20 juta tapi tidak memenuhi syarat,” beber Andi Bukti kepada wartawan di Balai Kota., kemarin
Lelaki yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Makassar itu melanjutkan, untuk memastikan MBG berjalan sesuai aturan, pihaknya masih menunggu Deputi MBG Pusat untuk menyampaikan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) program ini.
Di Kota Makassar sendiri, kata Andi Bukti, sejauh ini baru tujuh lokasi dapur MBG yang beroperasi. Padahal target yang harus dipenuhi adalah 80 lokasi.
“Kalau di Kota Makassar, kita sebenarnya sudah ada tujuh titik. Target untuk Makassar itu kan 80 titik, seperti yang disampaikan pengelola MBG dari pusat saat audiens ke Pak Wali Kota beberapa waktu lalu. Baru tujuh yang ada izinnya,” ungkap Andi Bukti.
Yang dikhawatirkan saat ini, lanjutnya, banyak lokasi dapur MBG yang dibuat namun belum mengantongi izin atau persetujuan.
Agar tidak ada persoalan terkait lokasi MBG, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menunjuk seluruh sekretaris kecamatan (sekcam) untuk terlibat dalam menyukseskan program tersebut di Kota Makassar.
“Pak Wali sudah menginstruksikan seluruh sekcam untuk ikut membantu mengurus pelaksanaan MBG di Makassar. Diminta teman-teman tim dari pusat kalau mau berkoordinasi ke sekcam. Ada 15 sekcam yang ada di Kota Makassar. Mereka juga nanti yang akan membantu mencarikan titik atau lokasi untuk mendirikan dapur MBG,” jelas Andi Bukti.
Dalam rapat, Wawali Aliyah Mustika Ilham
melaporkan kepada Gubernur ASS dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tentang kesiapan Pemkot Makassar dalam menyukseskan program unggulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan nantinya,” ujar Aliyah Mustika.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat.
Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi. Setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan.
Aliyah mengapresiasi arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang akan terus mengawal proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau informasi yang menyesatkan.
“Kami dari Pemkot Makassar sangat serius mengawal program ini. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG.
Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.
Aliyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program ini.
Untuk itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memantau dan melaporkan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.
“Program ini adalah hak masyarakat. Jangan biarkan ada yang mencoba memanipulasi prosesnya,” tegas Aliyah Mustika Ilham.
Dukungan penuh yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham beserta jajarannya menjadi bukti bahwa Pemkot Makassar tidak hanya responsif terhadap kebijakan pusat, tetapi juga proaktif menciptakan sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Aliyah turut didampingi Asisten II Fathur Rahim, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Sulaeman.
Ada pula Kepala Dinas Sosial Ita Isdiana, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryati Puspasari Abady, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Anshar, dan Kepala Bagian Perekonomian Nur Kamarul Zaman. (rhm)
