MAKASSAR, BKM–Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di kota Makassar menuai masalah di kalangan warga miskin. Pasalnya, warga miskin kesulitan mengakses pendaftaran melalui online karena keterbatasan teknologi.
Hal ini diketahui saat aktivis dari Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) menemui Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham di Kantor Wali Kota, Rabu (2/7).
Dalam pertemuan tersebut, KPRM menyampaikan adanya keresahan masyarakat terkait proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya pada jalur domisili dan afirmasi di tingkat PAUD, SD dan SMP.
Koordinator KPRM Nurlina menyampaikan, banyak keluarga miskin merasa kebingungan karena kurangnya informasi dan keterbatasan akses teknologi.
Menanggapi hal ini, Aliyah Mustika Ilham langsung merespon dengan penuh empati dan perhatian.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
“Saya sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh KPRM. Masalah pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, menjadi perhatian utama kami. Pemerintah akan terus hadir, mengawal, dan mencari solusi atas setiap hambatan yang dihadapi warga,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Aliyah Mustika Ilham juga menjelaskan bahwa SPMB saat ini sudah sepenuhnya berbasis aplikasi dan teknologi sehingga masyarakat diimbau untuk memahami alur secara digital.
Namun, Ia menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sistem ini sehingga pendekatan sosialisasi dan pendampingan harus diperkuat.
“Kami tidak hanya mengandalkan sistem tapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah harus menjadi jembatan, bukan sekadar regulator,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua anak dan pemerintah hadir untuk menjamin bahwa tidak ada yang tertinggal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut memberikan penjelasan teknis mengenai jalur SPMB.
Ia menyebutkan bahwa pendaftaran dimulai dari jalur domisili, kemudian afirmasi dan jalur mutasi.
Pihaknya mengimbau warga untuk tidak hanya mendaftar di satu sekolah saja agar distribusi siswa bisa merata.
Achi Soleman juga menjelaskan bahwa jalur afirmasi memberikan kuota khusus bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdata dalam TKS. Untuk tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per kelas.
Lebih lanjut, Ia menyoroti kehadiran 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kota Makassar sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak putus sekolah maupun yang telah melewati batas usia pendidikan formal.
SKB ini menyediakan pelatihan menjahit, seni hingga olahraga.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, juga menambahkan untuk jenjang SMP, sudah tersedia kuota afirmasi sebanyak 150 siswa yang juga terdata dalam sistem TKS.Audiensi berlangsung secara konstruktif dan penuh dialog.
Pihak KPRM menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Wakil Wali Kota dalam mendengarkan langsung persoalan rakyat kecil.
Mereka berharap kolaborasi ini menjadi awal dari perubahan nyata di lapangan.
Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Fathur Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Achi Soleman, Kepala Dinas Pendidikan, dan I Nyoman Aria Purnabhawa, Sekretaris Dinas Sosial.
Sementara dari KPRM turut hadir, Nurlina (Koordinator), Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), Dg Nurung & Yusrina (Divisi Pendidikan), Hasma (Divisi Kesehatan), dan Syachria (Divisi Ekonomi). (rhm)
