Warga Keluhkan Air PDAM Tak Mengalir dan Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran‎


‎MAKASSAR, BKM.COM— Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, melaksanakan reses pertama masa sidang tahun anggaran 2025/2026 di Jalan Asrama Bara-Baraya RT 01 dan RT 02, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Jumat (17/10/2025).

‎Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi yang didominasi persoalan bantuan sosial, air bersih, dan pengelolaan sampah.

‎Legislator Fraksi PKB ini mengungkapkan, mayoritas warga masih mengeluhkan pendataan dan penyaluran bantuan sosial yang belum merata. Banyak penerima manfaat program seperti PKH, PIP, dan bantuan beras yang belum tepat sasaran, sementara sebagian warga miskin justru belum terdaftar.

‎“Masih banyak penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 yang belum mendapat kepastian. Sosialisasi dari Dinas Sosial juga masih kurang, sehingga masyarakat belum memahami mekanisme perubahan kelas ataupun tanggungan iuran,” ujarnya.

‎Selain itu, Fahrizal menyoroti masalah air PDAM yang tak kunjung teratasi. Keluhan kekurangan pasokan air kini tidak hanya terjadi di wilayah utara, tetapi sudah meluas hingga ke pusat kota, termasuk Kecamatan Makassar.

‎“Rata-rata air hanya mengalir sekali atau dua kali seminggu. PDAM beralasan terjadi defisit air karena musim kemarau, tetapi seharusnya sudah ada antisipasi. Masalah ini terjadi setiap tahun tanpa solusi konkret,” tegasnya.

‎Ia juga menyinggung pengelolaan sampah yang memburuk. Menurutnya, banyak petugas yang kini bekerja tidak maksimal, sehingga sampah menumpuk di rumah-rumah warga. Fahrizal meminta agar Dinas Lingkungan Hidup lebih tegas dalam mengawasi kinerja petugas lapangan.

‎Di sisi lain, ia menyoroti masih adanya kekurangan tenaga staf di sejumlah kelurahan akibat rotasi pegawai. Kondisi ini membuat pelayanan kepada warga menjadi lambat. Fahrizal berharap Pemkot segera melengkapi formasi pegawai agar lurah dan staf yang tersisa tidak kewalahan.

‎Sebagai tindak lanjut hasil reses, Fahrizal menyebut akan mendorong agar dalam APBD Pokok 2026, beberapa hal menjadi prioritas, antara lain perbaikan pendataan bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan, dan pembenahan armada sampah.

‎“Ke depan, Dinas Sosial perlu menempatkan petugas khusus di setiap kelurahan atau melatih staf yang ada agar mampu melakukan pendataan yang akurat. Sementara di bidang kebersihan, kita sudah anggarkan penambahan armada sampah, tinggal ditingkatkan lagi untuk perbaikan dan operasionalnya,” tutupnya.

Artikel Warga Keluhkan Air PDAM Tak Mengalir dan Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran‎ pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

source