BELOPA, BKM — Wakil Bupati Luwu, Muh.Dhevy Bijak Pawindu menyambut kedatangan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir di RSUD Batara Guru Belopa baru-baru ini. Dalam sambutannya, Dhevy menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kehadiran Abdul Kadir. Dia menyebut kehadiran tokoh nasional di bidang kesehatan merupakan sebuah kehormatan dan sekaligus peluang besar bagi Luwu untuk memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur atas kehadiran Prof Abdul Kadir. Beliau adalah sosok luar biasa, sebelum menjabat Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Banyak rumah sakit besar di Sulsel yang berkembang berkat tangan dingin beliau,” ujar Dhevy.
Secara geografis Kabupaten Luwu memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan karena wilayahnya terbagi antara Luwu bagian selatan dan Luwu bagian utara (Walmas). Dia berharap kunjungan ini dapat membuka jalan bagi peningkatan akses dan pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
“Walmas masih sangat butuh perhatian lebih dalam pelayanan kesehatan. Kami berharap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Luwu bisa tersampaikan hingga ke Kemenkes,” jelasnya.
Dia menegaskan Pemkab Luwu terus berkomitmen memperkuat sektor kesehatan, baik dari sisi sarana dan prasarana, peningkatan SDM, maupun pemerataan akses layanan kesehatan hingga pelosok desa.
“Kami di Pemkab sejak awal pemerintahan berkomitmen memperkuat sektor kesehatan. Salah satu program unggulan kami UHC Prioritas, menjadi janji politik dan kini masih dijalankan”, tambahnya.
Sementara itu, Prof. Abdul Kadir menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemkab dan bangga dapat kembali ke Sulsel, khususnya ke Luwu, untuk melihat pelaksanaan layanan JKN.
“Kedatangan kami ke Luwu merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi serta pelaksanaan JKN di lapangan. Kami memastikan bahwa pelayanan peserta BPJS bermutu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah,” ujar Abdul Kadir.
Seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah, harus memberikan pelayanan yang adil dan tidak membeda-bedakan peserta BPJS dengan pasien umum. “Pasien BPJS tidak boleh dinomorduakan. Mereka harus mendapatkan pelayanan yang sama, bermutu, dan profesional,” tegasnya.
Prof Kadir memberikan apresiasi kepada Pemkab atas keberhasilan menerapkan UHC Prioritas, yang menjamin lebih 90 persen masyarakat telah tercakup dalam layanan kesehatan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
“UHC Prioritas ini sangat luar biasa. Masyarakat Luwu yang sakit cukup membawa KTP saja, bisa dilayani. Tidak ada lagi istilah tidak dilayani karena belum terdaftar. Ini bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan warganya,” puji Prof. Kadir.
Arah kebijakan Kemenkes saat ini berfokus pada penguatan layanan unggulan di setiap rumah sakit kabupaten, termasuk layanan jantung, kanker, stroke, dan urologi. Kemenkes telah menyiapkan pengadaan peralatan kesehatan modern, termasuk catheterization laboratory (Cath Lab), CT scan, dan MRI, yang akan disalurkan ke rumah sakit daerah, termasuk RSUD Batara Guru Belopa.
“Kemenkes telah menyiapkan lebih dari 450 unit Cath Lab yang akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit kabupaten. RSUD Batara Guru juga menjadi salah satu penerima. Harapan kami, dengan fasilitas ini, pasien jantung di Luwu tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar. Cukup ditangani di sini,” jelasnya.
Selain sarana dan prasarana, Prof. Abdul Kadir menekankan pentingnya penguatan SDM tenaga kesehatan lokal. Ia meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan putra-putri daerah dalam pengembangan pendidikan spesialis agar kebutuhan dokter ahli dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Dia menyoroti pentingnya penerapan rekam medis elektronik (RME) dan efisiensi klaim BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa klaim yang tertunda (pending claim) seharusnyau tidak melebihi 3 persen dari total klaim agar tidak mengganggu keuangan rumah sakit.
Direktur RSUD Batara Guru, Daud Mustakim menjelaskan kunjungan Dewas BPJS Kesehatan bersama Deputi Direksi Wilayah IX dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional ke RSUD Batara Guru adalah mengecek kesiapam RSUD Batara Guru untuk menjalankan Eketronik Rekam Medik dan Kelas Rawat Inap standar.
“Berdasarkan list Standar kelas rawat inap, ada 12 item standar yang sementara kami lakukan pembenahan untuk memenuhi persyaratannya”, jelas Daud Mustakim. (rls)
