MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar angkat suara terkait stagnasi sejumlah program infrastruktur hingga pertengahan Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Komisi C DPRD menegaskan pentingnya transparansi, efisiensi, dan responsivitas pelaksanaan pembangunan, terutama pada proyek-proyek yang menyangkut kebutuhan dasar warga.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Azwar Rasmin, secara terbuka menyampaikan bahwa banyak program infrastruktur strategis belum menunjukkan progres signifikan, meskipun anggaran telah dialokasikan sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2025.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir program yang berjalan lambat tanpa alasan jelas. DPRD punya kewajiban mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi masyarakat, apalagi ini sudah bulan juli yang sedikit lagi masuk APBD Perubahan,” ungkapnya, Sabtu (12/7).
Lanjut Legislator Fraksi PKS Makassar ini juga menilai bahwa sejumlah proyek fisik, termasuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan pemeliharaan infrastruktur publik lainnya, masih sebatas rencana di atas kertas. Sementara, aduan masyarakat soal jalan rusak, banjir, hingga proyek mangkrak terus berdatangan.
Lebih dari sekadar soal waktu, Komisi C menyoroti adanya ketidaksiapan teknis dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis.
“Kita bicara soal kualitas manajemen proyek. Kalau masih ada perencanaan yang berubah di tengah jalan, dokumen lemah, atau vendor tidak siap kerja, ini harus jadi alarm. Jangan sampai publik menilai bahwa pemerintahan hanya sibuk simbolik tanpa output nyata,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kinerja Dinas PU harus lebih terbuka terhadap pengawasan publik, termasuk dalam hal penggunaan anggaran dan pemilihan kontraktor.
Ia mendorong agar sinergi antara legislatif dan eksekutif tidak sekadar jadi jargon seremonial. Sebaliknya, harus diikuti dengan tindak lanjut konkret, seperti laporan mingguan progres pekerjaan, audit teknis berkala, hingga keterlibatan warga dalam pengawasan proyek berbasis RT/RW.
“Evaluasi bukan hanya rutinitas. Ini alat koreksi, kita ingin hasil pembangunan dirasakan warga, bukan hanya menjadi indikator di laporan tahunan,”ucapnya.
Terlebih lagi, Makassar memiliki potensi besar dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, jika pelaksanaan masih dibayangi oleh keterlambatan, pengadaan tidak tepat sasaran, dan minimnya pengawasan lapangan, maka anggaran miliaran rupiah tiap tahunnya akan kembali gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat. (ita)
