MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum memberikan bantuan keuangan ke daerah-daerah. Biasanya bantuan keuangan ini diberikan pada momentum tertentu, salah satunya momentum hari jadi kabupaten/kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Setiawan Aswad mengatakan, bantuan keuangan akan tetap ada. Sebab, bantuan keuangan dapat membantu menguatkan kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
“Bantuan keuangan itu, urgensinya adalah satu, memastikan menguatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas. Jadi ini salah satu instrumen sebenarnya supaya daerah-daerah yang rendah kapasitas fiskalnya itu, sementara mereka punya program juga barangkali perlu dibiayai, maka itu diberikan,” ungkapnya, akhir pekan kemarin.
Selain itu kata Setiawan, bantuan keuangan ini diberikan dalam rangka untuk menunjang program-program Pemprov Sulsel di daerah. Ia belum tahu secara pasti berapa yang dianggarkan untuk pemberian bantuan keuangan ke daerah-daerah di APBD 2025 ini.
“Jadi memang kalau bantuan keuangan itu, saya kira urgensinya ada setiap tahun. Tinggal persoalannya seberapa besar itu (bantuan keuangan). Nah disesuaikan nanti dengan kondisi fiskal kita. Otomatis kalau misalnya agak lemah kita punya kondisi fiskal, mungkin bantuan keuangannya juga akan tidak sebesar yang sebelumnya. Seperti itu,” tutupnya.
Diketahui, total anggaran bantuan keuangan yang disalurkan oleh Pemprov Sulsel pada tahun 2023 adalah sebesar Rp336.620.699.941. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program bantuan keuangan di berbagai daerah dan sektor di Sulsel, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi transportasi, peningkatan kualitas lingkungan dan juga pendidikan. (jun)
