MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar kembali akan melakukan lelang jabatan untuk pejabat eselon II dalam waktu dekat.Hal ini dilakukan karena masih ada sejumlah nama pejabat yang diusulkan untuk dimutasi, namun belum disetujui oleh Kemendagri karena persyaratan administrasi yang belum dilengkapi.
Sebelumnya, Senin (16/6) lalu, Wali Kota Makassar,Munafri Arifuddin, baru saja melakukan mutasi besar-besaran lingkup eselon II maupun eselon III.Sebanyak 22 pejabat eselon II bergeser pada mutasi yang digelar Senin lalu.
Menurut Appi sapaan akrab Wali Kota Makassar, gerbong pergeseran pejabat tidak berhenti sampai di situ saja.Pekan depan mutasi pejabat kembali bakal dilaksanakan.Masih ada sejumlah nama pejabat yang diusulkan untuk dimutasi, namun belum disetujui oleh Kemendagri karena persyaratan administrasi yang belum dilengkapi.
“Jadi memang ada yang belum sempat (dimutasi) karena persyaratan administrasi yang harus kami lengkapi. Yang sudah disetujui tentu kami lantik. Yang belum disetujui, ya kami akan melihat apa yang menjadi persoalan di tengah persetujuan itu. Mungkin ada berkas atau data yang belum atau ada persyaratan yang belum terpenuh, ya ini akan kami penuhi seperti itu,” tegas politisi Partai Golkar Sulsel.
Dia melanjutkan, ada juga pejabat yang mutasinya ditahan karena yang bersangkutan tidak berada di Makassar.
Dari hasil mutasi pejabat eselon II, tercatat ada sembilan jabatan yang lowong.Jabatan tersebut secepatnya juga akan diisi dengan mekanisme lelang jabatan.
Pemkot Makassar akan segera membentuk tim seleksi untuk proses lelang jabatan ini.
“Kita akan segera membentuk timsel. Secepatnya akan kita gelar seleksi terbuka atau lelang jabatan ini,” kata Appi.
“Kita akan menunggu prosesnya untuk menyiapkan. Setelah itu baru kita melakukan prosesnya. Tentu akan membuat timsel lagi untuk memproses,” tambahnya.
Adapun jabatan yang saat ini masih lowong dan diisi oleh pelaksana tugas diantaranya Kepala Dinas Penataan Ruang (diisi Plt Fuad Azis, Sekretaris Dewan (diisi Plt Rahmat Mappatoba, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD (diisi Plt Zainal Ibrahim), Kepala Badan Riset Daerah-Brida (diisi Plt Aidil Adha), Badan Pendapatan Daerah – Bapenda (diisi Plt Andi Asminullah), Kepala BKPSDM (diisi Plt Andi Zulkifly Nanda), Plt Dirut RSUD Daya dr Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (diisi Plt Andi Muhammad Yasir), Camat Wajo (Diisi Plt Armin Paera), dan Kasatpol PP (Diisi Plt Fatur Rahim).
Sebelumnya,Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Pahlevi, meminta agar sejumlah posisi penting yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) bisa segera diisi oleh pejabat defenitif.
”Pelantikan kemarin, kita hargai. Siapa pun yang ditunjuk, itu adalah kewenangan wali kota. Tapi kita juga harus jujur melihat, masih ada jabatan-jabatan yang kosong dan masih diisi oleh plt,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan plt dalam struktur pemerintahan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja dan serapan anggaran. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan pengisian posisi definitif agar stabilitas birokrasi dan pelaksanaan program tidak terhambat.
”Dari Komisi A, kami mendorong agar jabatan-jabatan kosong itu segera diisi. Ini sangat berkaitan dengan kinerja pemerintah, apalagi kita sudah memasuki pertengahan tahun anggaran,” tegasnya.
Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini juga menyebut DPRD akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pejabat yang baru saja dilantik. Langkah ini, kata dia, penting untuk menilai sejauh mana kinerja, program, dan kontribusi mereka terhadap pelayanan publik dan pembangunan kota.
”Nanti dimonitoring dan evaluasi, kita akan lihat seperti apa kinerjanya. Jangan sampai hanya rotasi nama, tapi substansi tidak berubah,” katanya.(rhm)
