PAREPARE, BKM — Pemkot Parepare menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayahnya di Kompleks Gereja Toraja, Kota Parepare, Selasa (29/7).
Kegiatan ini dikawal Bhabinkamtibmas Polsek Soreang Aiptu Nawir bersama Kanit IK Polsek Soreang Iptu H. Muh. Zain, serta unsur TNI, Babinsa Peltu Rober Basra.
Kehadiran aparat keamanan ditengah aktifitas itu diharapkan mampu memberi rasa aman dan mendukung kelancaran kegiatan. GPM diselenggarakan atas kerja sama Pemkot Parepare dengan berbagai stakeholder, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, DPKP, TPID, Bulog, serta sejumlah pelaku usaha dan distributor.
Masyarakat antusias membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Informasi yang di himpun dilokasi kegiatan, beberapa komoditas yang dijual antara lain beras SPHP Rp 57.000/5 kg, gula pasir Rp 17.000/kg,
minyak goreng mulai Rp 15.000/liter, telur ayam Rp 48.000/rak, ayam broiler Rp 35.000/ekor, sayur-mayur Rp 2.500/ikat dan produk olahan lokal dan kebutuhan pokok lainnya.
Adapun stok yang disediakan, antara lain 1 ton beras SPHP (200 sak), 60 liter minyak goreng, 72 kg gula pasir, 25 ekor ayam broiler, dan 50 rak telur ayam. Hadir dalam kegiatan ini Kadis Perdagangan Andi Wisna, Kabid Ketahanan Pangan Abdul Wahid, Lurah Lakessi Fadel Rahman, Sekretaris Dinas Perdagangan Erman Kadir, serta perwakilan dari kelurahan dan staf OPD terkait.
Gerakan Pangan Murah yang juga dikenal sebagai Kios Pengendalian Inflasi (KOPI MOBILE) ini berakhir pukul 10.05 wita, dalam keadaan aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari warga.
Kapolsek Soreang Polres Parepare Iptu Amir Usman mengatakan pihaknya siap mendampingi dan mengawal setiap kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk kegiatan pemerintah seperti Gerakan Pangan Murah.
”Ini sudah menjadi komitmen kami, Polsek Soreang, mendukung pembangunan, sebagaimana program kerja dari Kapolres Parepare AKBP. Indra Waspada, Polri yang memberi rasa aman, Polri yang melayani dan Polri yang mendukung pembangunan, “ jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi di daerah serta bentuk nyata kepedulian pemerintah bersama aparat keamanan dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. (mup/D)
