MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel kembali menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui sinergi lintas sektor, dan penguatan perencanaan berbasis data dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi menyampaikan pentingnya pertemuan koordinatif tersebut untuk memperkuat konsolidasi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan agenda bersama yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.
“Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program nasional yang memerlukan sinergi semua pihak. Dalam konteks daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama, serta menyusun strategi yang lebih tajam dan berdampak langsung pada masyarakat miskin,” ujar Fatmawati.
Sebagai Ketua TKPK Provinsi, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya peran kelembagaan TKPK dalam menyinergikan berbagai program dan kegiatan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan perkembangan positif penurunan angka kemiskinan berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
Per September 2024, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,77 persen, turun 0,29 persen poin dari Maret 2024 yang mencapai 8,06 persen. Dalam angka absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 24.700 orang, menjadi 711.770 jiwa. Meskipun demikian, ia menyoroti adanya kenaikan kemiskinan di wilayah perkotaan (dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen) dan menekankan pentingnya pendekatan wilayah secara kontekstual.
Sepuluh daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi juga menjadi perhatian khusus. Kabupaten Pangkep menempati posisi teratas dengan 12,41 persen, diikuti oleh Jeneponto (11,82 persen) dan Luwu (11,7 persen). Kabupaten lainnya yang masuk dalam daftar adalah Enrekang, Luwu Utara, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.
Di akhir sambutannya, Fatmawati Rusdi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan menyusun agenda aksi bersama sebagai tindak lanjut dari rakor ini.
Rakor ini diikuti oleh wakil bupati/wakil wali kota sebagai Ketua TPKP kabupaten/kota, lembaga vertikal, mitra pembangunan, dan unsur masyarakat sipil.(jun)
