MAKASSAR, BKM–Di tengah dominasi pria dalam tubuh DPRD Kota Makassar, nama Umiyati mencuat sebagai satu-satunya politisi perempuan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tak hanya menjadi simbol keterwakilan perempuan, Umiyati tampil vokal menyuarakan isu-isu strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk kebijakan digitalisasi layanan publik yang kini tengah digalakkan Pemkot Makassar.
Anggota Komisi B ini menyoroti penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS yang mulai diterapkan di berbagai sektor, mulai dari parkir, pasar, hingga PDAM. Ia menyambut baik langkah tersebut, namun menekankan pentingnya kesiapan teknis di lapangan.
”Yang paling penting itu peralatannya. Logistik untuk transaksi QRIS harus memadai. Harus dipastikan mereka dibekali perangkat dan aplikasi yang memudahkan pengguna jalan untuk bertransaksi secara digital,” ungkapnya, Jumat (1/8).
Tak berhenti di situ, ia juga menaruh perhatian khusus terhadap kesiapan para juru parkir sebagai ujung tombak layanan langsung. “Setiap jukir paling tidak harus berikan id card dengan barcode QRIS lengkap dengan lokasinya,” katanya.
Menurutnya, kebijakan yang baik harus dibarengi eksekusi yang matang agar tidak menyisakan kebingungan di lapangan. Terlebih, layanan publik yang berjalan setengah hati justru berpotensi menimbulkan keluhan baru dari masyarakat.
”Kami di DPRD berharap, ketika pemerintah kota menyiapkan kebijakan seperti ini, fasilitasnya harus benar-benar mendukung. Jangan sampai sistemnya sudah digital, tapi alatnya tidak tersedia,” tegasnya lagi.
Politisi yang dikenal aktif turun menyerap aspirasi warga ini juga menekankan pentingnya edukasi dan penyebaran informasi yang efektif. Meski ia yakin warga Makassar cukup adaptif terhadap teknologi, pendekatan komunikasi tetap perlu diperhatikan.
”Masyarakat kita sebenarnya cepat beradaptasi. Tidak perlu sosialisasi besar-besaran, cukup dimuat di media sosial secara jelas. Yang penting pemerintah menyediakan akses dan kemudahan penggunaan,” terangnya.
Umiyati juga menggarisbawahi bahwa transformasi digital ini tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga berkaitan erat dengan transparansi dan perlindungan terhadap para pelaku layanan publik.
”Penerapan sistem non-tunai seperti QRIS ini sangat kami dukung. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga soal keadilan dan keamanan, baik bagi pemerintah maupun para juru parkir, pembayaran di PDAM hingga Pasar yang selama ini rentan terhadap sistem manual yang rawan kebocoran,” ujarnya.
Sebagai representasi PPP di legislatif, Umiyati berharap Pemkot tidak sekadar mengejar seremoni peluncuran program, tetapi benar-benar mengawal implementasi hingga tuntas. “Intinya adalah kita sangat mendukung program Pak Wali Kota Makassar, kita ingin bahwa program yang baik ini tidak hanya sebatas seremonial dan berumur pendek,” tuturnya. (ita/rif)
