MAKASSAR, UJUNGJARI— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan mencatat sederet capaian strategis sepanjang 2025. Kinerja tiga divisi utama—Administrasi Hukum Umum (AHU), Pembentukan dan Pembinaan Hukum, serta Kekayaan Intelektual (KI)—menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi layanan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, menyebut PNBP dari layanan AHU dan KI mengalami kenaikan dari Rp12,2 miliar pada 2024 menjadi Rp12,6 miliar pada 2025, atau tumbuh 3,2 persen.
“Alhamdulillah di tahun 2025 ada kenaikan. Ini menjadi bukti bahwa layanan AHU dan KI terus bergerak on the track,” ujar Andi Basmal dalam Refleksi Akhir Tahun dan Pemberian Penghargaan Layanan Publik di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Selasa (9/12).
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang menangani layanan KI, AHU, bantuan hukum, serta pembentukan peraturan.
“Bantuan hukum juga semakin baik. Walaupun anggarannya hanya Rp3,8 miliar, tetapi dapat menjangkau masyarakat miskin di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurutnya, hampir seluruh program strategis menunjukkan peningkatan, termasuk permohonan kekayaan intelektual dan pelayanan rencana peraturan daerah.
“Alhamdulillah semua tercapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Target 2026: Pertahankan dan Tingkatkan
Untuk tahun depan, Andi Basmal menegaskan pihaknya tidak ingin hanya mengejar angka, melainkan memastikan kualitas layanan tetap meningkat.
“Mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Karena itu, target 2026 kami jaga, dan kalau bisa kami tingkatkan terutama dalam pelayanan masyarakat,” harapnya.
Capaian Layanan AHU dan Keimigrasian
• 728 notaris aktif berada di bawah pengawasan 7 MPDN
• 1.319 sertifikat Apostille diterbitkan sepanjang 2025
• 7 permohonan pewarganegaraan diproses
• 1.883 pendirian Perseroan Perorangan tercatat
• 21 PPNS baru, total kumulatif kini 155 personel
• 3.059 Koperasi Merah Putih resmi disahkan (100 persen tuntas)
Capaian Divisi Pembentukan dan Pembinaan Hukum
• 1.039 produk hukum daerah selesai harmonisasi:
– 191 Ranperda
– 848 Ranperkada
• 17 konsultasi dan mediasi bersama DPRD dan pemda
• 41 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi
• Layanan bantuan hukum:
– 864 perkara litigasi
– 186 non-litigasi
• Posbakum hadir di 3.059 desa/kelurahan di 24 kabupaten/kota
• 69 kegiatan penyuluhan hukum
• Realisasi anggaran bantuan hukum mencapai Rp3,3 miliar
Capaian Kekayaan Intelektual (KI)
Minat masyarakat terhadap perlindungan KI terus meningkat. Hingga 2 Desember 2025, tercatat 7.073 pengajuan KI, terdiri atas:
• 1.318 merek
• 130 paten
• 30 desain industri
• 9 indikasi geografis
• 15 Kekayaan Intelektual Komunal
Tren peningkatan permohonan KI terus berlanjut:
2023: 7.173 permohonan
2024: 8.667 permohonan
2025: 9.205 permohonan
Tahun ini, sejumlah produk unggulan Sulsel resmi terdaftar sebagai Indikasi Geografis, di antaranya:
• Teun Suere Sengkang (Wajo)
• Teun Butta Sepuk Luwu (Luwu Utara)
• Cabai Kalokkon (Tana Toraja & Toraja Utara)
Sulsel juga mencatat 28 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang aktif mendorong komersialisasi produk lokal.(*)
Artikel Kinerja 2025 Meningkat, Kanwil Kemenkumham Sulsel Lampaui Sejumlah Target Layanan pertama kali tampil pada Ujung Jari.
