Oleh: Arifai Ilyas
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Utara
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Tarakan Koordinator Kalimantan Utara
DALAM lanskap global yang terus bergejolak, hubungan antara geopolitik dan geoekonomi semakin menunjukkan pengaruh signifikan terhadap arah pertumbuhan ekonomi setiap negara, termasuk Indonesia. Geopolitik yang berhubungan dengan perebutan pengaruh, kekuasaan, dan sumber daya antarnegara kini tak bisa lagi dipisahkan dari geoekonomi, yakni strategi ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional. Keduanya menjadi dua sisi mata uang yang saling berkaitan dalam menentukan posisi dan daya saing suatu bangsa di
panggung global.
Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua memiliki potensi luar biasa sekaligus tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonominya. Ketika konstelasi global diwarnai perang dagang, krisis energi, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok, Indonesia tidak bisa bersikap netral secara pasif.
Sebaliknya, diperlukan strategi cerdas untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap dinamika global yang terjadi.
Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan geopolitik dunia pasca-pandemi COVID-19 memperlihatkan perubahan besar dalam tatanan ekonomi internasional. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas, sementara Eropa menghadapi tantangan berat akibat perang Rusia–Ukraina yang memicu krisis energi dan pangan global.
Dalam konteks ini, jalur perdagangan global terganggu, harga komoditas melonjak, dan stabilitas keuangan internasional terguncang semua berimbas langsung pada pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk
Indonesia.
Kenaikan harga energi dan pangan, misalnya, berdampak pada inflasi domestik yang menekan daya beli masyarakat. Sementara ketidakpastian geopolitik menimbulkan volatilitas pasar keuangan yang bisa menghambat investasi.
Di sisi lain, muncul pula peluang baru: pergeseran rantai pasok global (supply chain relocation) akibat kebijakan decoupling antara Barat dan Tiongkok membuka kesempatan bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menjadi basis produksi alternatif.
Namun peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika Indonesia mampu menjaga stabilitas politik dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Dalam konteks inilah, kebijakan luar negeri bebas aktif dan diplomasi ekonomi yang cerdas menjadi kunci untuk menghindari jebakan blok geopolitik, sekaligus memaksimalkan keuntungan dari perubahan arah ekonomi dunia.
Geoekonomi: Strategi Kekuasaan Melalui Jalur Ekonomi
Jika geopolitik menitikberatkan pada kekuasaan dan pengaruh, maka geoekonomi menggunakan instrumen ekonomi sebagai alat politik. Negara-negara besar kini tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan kebijakan perdagangan, sanksi ekonomi, teknologi, dan investasi strategis.
Tiongkok misalnya, melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), menggunakan pendekatan geoekonomi untuk memperluas pengaruhnya di Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan membiayai infrastruktur di berbagai negara, Tiongkok membangun ketergantungan ekonomi yang berdampak politik jangka panjang. Sementara Amerika Serikat membangun aliansi ekonomi seperti Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) untuk menyeimbangkan
pengaruh Tiongkok.
Indonesia berada di antara dua kekuatan besar ini. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berperan strategis dalam menentukan arah integrasi ekonomi kawasan. Namun, dalam waktu bersamaan, Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi “arena persaingan” kekuatan global. Prinsip politik luar negeri bebas aktif perlu diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang berdaulat artinya, Indonesia harus mampu memanfaatkan hubungan ekonomi dengan berbagai pihak tanpa kehilangan kendali atas sumber daya strategisnya.
Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Global
Ketahanan ekonomi nasional dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan di tengah tekanan eksternal. Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi yang dinamis, ketahanan ini mencakup tiga dimensi utama: ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan industri.
Pertama, ketahanan energi menjadi isu krusial. Konflik global dan transisi energi hijau membuat pasokan energi fosil semakin terbatas dan mahal. Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi melalui pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, dan bioenergi, tanpa mengabaikan potensi gas dan batu bara yang masih dibutuhkan dalam masa transisi. Kemandirian energi bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga pertahanan nasional.
Kedua, ketahanan pangan menuntut penguatan produksi domestik dan efisiensi rantai distribusi. Krisis pangan global akibat perang dan perubahan iklim menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi stabilitas sosial. Indonesia perlu membangun sistem pangan terintegrasi berbasis teknologi digital, logistik yang efisien, dan dukungan kebijakan fiskal yang melindungi petani dari fluktuasi harga.
Ketiga, ketahanan industri dan teknologi menjadi pilar bagi kemandirian ekonomi jangka panjang. Negara yang kuat adalah negara yang menguasai rantai nilai industri, bukan sekadar pengekspor bahan mentah. Dalam konteks ini, hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan tembaga adalah langkah strategis, tetapi harus disertai transfer teknologi dan pengembangan SDM agar tidak berhenti pada tahap investasi asing.
Kedaulatan Ekonomi di Era Globalisasi 4.0
Globalisasi digital menciptakan peluang baru bagi ekonomi Indonesia, namun juga membawa tantangan kedaulatan data dan kontrol atas aset digital nasional. Perusahaan teknologi global menguasai pasar digital dan data pengguna dalam skala besar, yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi jika tidak diatur dengan bijak.
Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi ekonomi digital termasuk perpajakan platform global, perlindungan data pribadi, dan pengembangan ekonomi kreatif tetap berpihak pada kepentingan nasional. Transformasi digital harus diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas sektor riil.
Selain itu, kedaulatan ekonomi juga menyangkut kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis. Kasus pengelolaan tambang dan energi menjadi cermin penting: apakah Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah atau mampu menguasai rantai nilai produksi?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat berdiri mandiri dalam tatanan geoekonomi global.
Diplomasi Ekonomi sebagai Instrumen Kedaulatan
Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, diplomasi ekonomi menjadi garda depan dalam menjaga kepentingan nasional. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, APEC, dan BRICS, bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai pengusul gagasan yang memperkuat posisi negara berkembang.
Diplomasi ekonomi Indonesia harus diarahkan pada tiga sasaran strategis:
1. Meningkatkan akses pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan yang adil dan berimbang.
2. Menarik investasi berkualitas tinggi, terutama yang mendorong transfer teknologi dan pengembangan industri lokal.
3. Mendorong kerja sama pembangunan berkelanjutan, termasuk pembiayaan hijau dan mitigasi perubahan iklim.
Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus memperluas pengaruh regionalnya tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.
Menakar Jalan ke Depan: Membangun Pertumbuhan yang Berdaulat dan Inklusif
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fondasi makroekonomi yang relatif kuat. Namun, di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian, pertumbuhan semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertumbuhan yang berdaulat berarti tidak bergantung berlebihan pada modal asing atau ekspor komoditas mentah, melainkan didorong oleh inovasi, industri dalam negeri, dan kemandirian teknologi. Pertumbuhan yang inklusif berarti manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama UMKM, petani, dan pelaku ekonomi lokal.
Sementara pertumbuhan yang berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Kombinasi ketiga prinsip ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi turbulensi global dengan kepala tegak dan hati mantap.
Harapan
Geopolitik dan geoekonomi bukan lagi isu yang hanya relevan bagi diplomat atau ekonom, tetapi telah menjadi realitas yang menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga pangan, stabilitas energi, peluang kerja, hingga nilai tukar rupiah semuanya kini dipengaruhi oleh dinamika global yang kompleks.
Dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat dan tak terduga, Indonesia perlu menegaskan arah: memperkuat kedaulatan dan ketahanan ekonomi dengan memanfaatkan peluang global tanpa kehilangan kendali nasional. Kekuatan sejati sebuah bangsa bukan hanya diukur dari besarnya cadangan devisa atau pertumbuhan PDB, melainkan dari kemampuannya untuk berdiri mandiri, beradaptasi dengan perubahan, dan menjaga kepentingan rakyatnya di atas
segalanya.
Kedaulatan ekonomi bukanlah slogan, tetapi proyek peradaban jangka panjang. Ia menuntut konsistensi kebijakan, keberanian politik, dan kecerdasan strategis dalam membaca peta dunia yang terus berubah. Di tengah pusaran geopolitik dan geoekonomi global, Indonesia harus tetap menjadi nakhoda yang mengarahkan kapalnya sendiri menuju masa depan yang berdaulat, tangguh, dan sejahtera.
Artikel Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Menakar Pengaruh Geopolitik dan Geoekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Ujung Jari.
