MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel HA Kadir Halid memimpin rapat dengar pendapat (RDP) terkait perjanjian kersajasam antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengn PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) tentang penggunaan lahan bekas konpensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kamis (18/12).
Sebelum berlanjut Kadir Halid mempersilahkan Ishak Iskandar yang juga asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mewakili gubernur menyampailan kata pengantar.
Kadir Halid didampingi sekretaris Komisi D DPRD Sulsel Abd Rahman dan para anggota lain diantaranya Muhamamd Sadar dan Lukman B Kady mempersilahkan kepada sejumlah tokoh untuk menyampaikan sikap dan hal lainnya.
Ada tokoh yang mengungkap nota nota kesepakatan lahan yang ditantangan oleh bupati Lutim ketika itu dijabat Andi Hatta Marakarma untuk memulihkan lingkungan hidup atau kawasan hutan
Hanya saja, masih banyak hal hingga RDP tersebut belum menghasilkan keputusan. Bahkan salah seorang Anggota DPRD Lurtim bila pihak dewan tidak dikabari soal adanya perjanjian kerjasama Pemkab Lutim dengan IHIP.
Selain Anggota DPRD Lutim, sejumlah tokoh juga hadir dalam RDP yakni BPN Lutim, Ketua KKL Lutim, PTSP Lutim dan lainnya.
Sebelumnya, Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulsel, H. Hasbi Syamsu Ali menyampaikan pandangannya terkait investasi pertambangan dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) di kawasan Luwu Raya.
KKLR Sulsel menegaskan bahwa investasi tidak boleh dijalankan secara eksploitatif dan jangka pendek, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat lokal dan generasi mendatang.
Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya pada prinsipnya tidak menolak investasi, termasuk di sektor pertambangan dan industri hilir, selama dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak anti-investasi. Namun, investasi yang masuk ke Luwu Raya harus dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Kepentingan masyarakat lokal tidak boleh dikorbankan,”ujar Hasbi Ali. (rif)
