GOWA, BKM — Menjelang hari raya Natal dan tahun baru (Nataru) 2026 aktivitas masyarakat cukup tinggi. Bukan hanya masyarakat non muslim yang akan merayakan Natal yang sibuk memenuhi kebutuhannya.
Tapi juga masyarakat secara umum karena sudah menjadi tradisi pada setiap akhir tahun menjelang tahun baru.
Menyikapi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa pun melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, pada Kamis (11/12).
Dalam rakor ini, TPID membahas mekanisme penguatan tata kelola stabilisasi harga dan pengamanan pasokan menghadapi periode Natal 2025 dan tahun Baru 2026
Forum ini pun menjadi instrumen koordinatif untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pelaku distribusi komoditas strategis.
Pada rakor tersebut, Bupati Gowa Husniah Talenrang menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dijalankan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
”Inflasi yang terkendali merupakan indikator keberhasilan stabilisasi ekonomi daerah dan menjadi prasyarat utama terjaganya daya beli masyarakat,” kata bupati Gowa yang hadir bersama Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.
Husniah mengatakan, dinamika pasokan dan permintaan menjelang akhir tahun perlu dikelola melalui intervensi yang terstruktur. Termasuk mitigasi risiko akibat cuaca, peningkatan konsumsi musiman dan potensi distorsi distribusi.
”Setiap kebijakan pengendalian harus didukung sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi agar respons pemerintah dapat lebih cepat dan presisi,” kata Husniah.
Husniah pun mendorong optimalisasi implementasi kerangka 4K sebagai pedoman operasional TPID yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah harus memastikan konsistensi pemantauan harian, validasi data komoditas, serta kesiapan intervensi pasar.
”Koordinasi yang konsisten dan berbasis evidensi menjadi fondasi utama penanganan inflasi pada periode puncak konsumsi masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan data inflasi November 2025, Kabupaten Gowa mencatat angka 2,61 persen (year on year), berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat 2,73 persen.
Pemerintah daerah menilai capaian ini sebagai hasil penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Bulog, distributor dan pelaku pasar.
Sementara Sekretaris Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter selaku Ketua Harian TPID Kabupaten Gowa menegaskan, konsolidasi pengawasan lapangan perlu ditingkatkan melalui sinkronisasi informasi stok, harga dan distribusi secara berjenjang hingga tingkat kecamatan.
”Ketepatan data dan kecepatan koordinasi antarunit menjadi determinan utama stabilisasi harga di tingkat konsumen,” papar mantan Inspektur Daerah Kabupaten Gowa ini.
Dikatakan, Pemkab Gowa meneguhkan komitmen untuk memperkuat tata kelola pengendalian inflasi melalui integrasi data lintas sektor, peningkatan kualitas intervensi pasar serta penguatan komunikasi publik.
”Upaya ini diharapkan mampu memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” urai Andy Azis. (sar)
