MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar menegaskan kembali pentingnya penguatan kinerja pendapatan daerah dan penataan belanja publik agar tetap berpihak pada kebutuhan dasar warga. Hal itu disampaikan juru bicaranya, Muh Farid Rayendra, dalam rapat pembahasan anggaran bersama pemerintah kota, Senin (1/12).
Anggota DPRD Makassar ini menekankan bahwa digitalisasi pajak melalui aplikasi PAKINTA dan SIMPAKDU harus memberikan hasil konkret, bukan hanya menjadi program seremonial. Menurutnya, kehadiran sistem digital harus mampu menekan kebocoran pendapatan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
”Penyesuaian target pendapatan tidak boleh menggantikan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pendapatan. Digitalisasi pajak wajib berdampak pada efisiensi, kemudahan wajib pajak, serta tidak boleh membebani UMKM,” ungkapnya, Senin (1/12).
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya realisasi bagi hasil pajak provinsi, yang selama ini menjadi salah satu penopang stabilitas fiskal daerah. Mereka meminta pemerintah kota proaktif memperjuangkan pencairan tepat waktu agar tidak mengganggu arus kas pembangunan. “Kami meminta pemerintah kota lebih proaktif mengawal realisasi bagi hasil pajak provinsi agar fiskal daerah tidak terganggu,” ujarnya.
Selain pendapatan, Gerindra turut mengkritisi penurunan belanja modal yang mencapai 34 persen. Penurunan tajam ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat kota maupun kelurahan.
Farid menegaskan bahwa proyek-proyek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. “Drainase, jalan lingkungan, sekolah, dan puskesmas harus tetap menjadi prioritas. Proyek yang bersifat prestisius perlu dikaji ulang bila tidak mendesak,” katanya.
Ia menambahkan bahwa orientasi belanja prioritas tidak hanya soal efisiensi anggaran. Pemerintah, kata Farid, harus memastikan keberlanjutan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap berjalan optimal, termasuk dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pelatihan kreatif, dan penguatan UMKM.
Mereka juga mendorong percepatan program urban farming sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menambah pendapatan warga, khususnya di kawasan padat penduduk.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra menilai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga perlu menjadi perhatian serius. SILPA yang tinggi, menurut Farid, mengindikasikan serapan anggaran yang rendah dan lemahnya perencanaan di sejumlah OPD.
”SILPA besar sering menunjukkan rendahnya serapan anggaran. Maka pemerintah harus mempercepat tender, memperkuat perencanaan, dan memastikan program berjalan sejak awal tahun anggaran,” tegasnya.
Gerindra meminta pemerintah kota memperketat pengawasan realisasi program serta pengelolaan aset daerah, agar anggaran publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan mendorong pembangunan kota yang lebih merata.(ita/rif)
