MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti arah pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai belum berkeadilan dan belum sepenuhnya berpihak pada ekonomi rakyat.
Meski pertumbuhan ekonomi Makassar tercatat mencapai 5,39 persen, Fraksi PKS menilai capaian tersebut masih bersifat elitis dan belum menyentuh mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar Hartono, menegaskan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Makassar hingga akhir 2025 masih didominasi sektor-sektor besar dan padat modal, seperti perdagangan besar, konstruksi, perhotelan, dan jasa. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat UMKM sulit menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekonomi.
Hartono yang juga Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengaitkan persoalan tersebut dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di Kota Makassar. Ia menyebut indikator gini rasio Makassar yang berada di kisaran 0,4 sebagai sinyal kuat bahwa pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
”Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Makassar hari ini, pertanyaannya sederhana tumbuhnya di mana dan untuk siapa. Faktanya, pertumbuhan itu masih terkonsentrasi di sektor-sektor besar UMKM belum kelihatan kontribusinya. Gini rasio kita masih di angka 0,4 sekian, ini menunjukkan jurang kaya dan miskin masih lebar kelompok yang sudah kuat terus menguat, sementara masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM, sangat sulit naik kelas. Ini menandakan arah kebijakan ekonomi kita belum inklusif,”ujar Hartono, Minggu (4/1).
Menurut Fraksi PKS, kebijakan pembangunan ekonomi daerah selama ini belum menempatkan UMKM, koperasi, dan usaha rumahan sebagai subjek utama. Hartono menilai keberpihakan pemerintah kota masih lebih kuat kepada sektor formal berskala besar dibanding ekonomi rakyat.
Ia juga mengkritisi indikator pertumbuhan ekonomi yang dijadikan rujukan pemerintah daerah. “Secara statistik Makassar terlihat semakin makmur, namun kondisi tersebut tidak sejalan dengan realitas UMKM yang justru stagnan dan belum memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan,” jelasnya.
Terkait berbagai program promosi UMKM yang telah dijalankan pemerintah kota, Hartono menilai langkah tersebut belum menyentuh persoalan mendasar. Menurutnya, persoalan utama UMKM bukan terletak pada promosi atau pelatihan, melainkan keterbatasan akses permodalan dan penguatan kelembagaan.
Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, kata Hartono, telah mendorong penguatan UMKM dan koperasi melalui kebijakan anggaran, termasuk mendukung skema pembiayaan berbasis koperasi serta optimalisasi peran Makassar Creative Hub. “Kami tentu sudah menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya mulai 2026, benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat,” tuturnya. (ita/rif)
