MAKASSAR, BKM–Aktivitas pedagang tumpah di malam hingga dini hari di sepanjang Jalan Veteran kembali menuai sorotan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menegaskan perlunya langkah tegas pemerintah kota untuk menertibkan sekaligus merelokasi para pedagang yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di kawasan tersebut.
Menurut Anggota DPRD Makassar ini, kondisi arus lalu lintas di Jalan Veteran, terutama di rentang waktu 01.00 hingga 04.00 Wita, kerap tersendat akibat lapak-lapak pedagang yang memakan badan jalan. Keberadaan pedagang tumpah tersebut disebut mengganggu mobilitas warga dan menurunkan kenyamanan pengguna jalan.
”Kemacetan di sekitar Veteran setiap malam semakin parah sampai pagi. Pedagang tumpah mengambil jalur kendaraan, sehingga arus lalu lintas lumpuh. Pemkot harus segera bertindak, bukan hanya imbauan, tapi penertiban nyata di lapangan,” ungkapnya, Senin (17/11).
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah memiliki lokasi yang sebelumnya disiapkan sebagai tempat relokasi pedagang, yakni Terminal Malengkeri. Namun, sebagian pedagang memilih kembali berjualan di pinggir jalan karena tingginya aktivitas warga pada malam hari di kawasan Veteran.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan perangkat kecamatan berkoordinasi untuk mengembalikan ketertiban kawasan tersebut dengan mengarahkan pedagang kembali ke lokasi yang telah disediakan.
”Kita minta Pemkot memaksimalkan Terminal Malengkeri sebagai pusat aktivitas malam bagi pedagang. Relokasi ini bukan untuk mematikan usaha mereka, tapi justru untuk memberikan tempat yang lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu publik,” ujarnya.
Menurutnya, relokasi kembali ke terminal Malengkeri dapat menjadi solusi jangka panjang, sekaligus menghindari potensi konflik antara pedagang dan pengguna jalan. Selain menekan kemacetan, langkah ini juga dinilai mendukung penataan kota yang lebih teratur.
Ia menekankan bahwa DPRD siap mendukung kebijakan Pemkot Makassar selama mengutamakan kepentingan publik dan menjamin aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. ”Pedagang tetap bisa berjualan, warga bisa melintas dengan lancar. Keduanya harus seimbang. Maka penataan yang tegas adalah keharusan,” tuturnya. (ita/rif)
