SIDRAP, BKM — DPRD Sidrap menggelar rapat paripurna bersama eksekutif membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang menjadi pijakan pembangunan daerah ke depan di ruang sidang utama DPRD Sidrap, Kamis (26/6). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse.
Tiga ranperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029
Pandangan umum fraksi disampaikan secara bergiliran perwakilan enam fraksi: Hj. Kartini Bekka (NasDem), Hj. Jumiati (Gerindra), Muhammad Basri (PKS), Andi Sugiarno Bahri (Golkar), Pathuddin (PPP), dan Sudarmin Baba (Demokrat). Seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap ketiga ranperda dengan sejumlah catatan, masukan, dan kritik konstruktif.
Mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati Hj. Nurkanaah menyampaikan apresiasi atas dukungan serta masukan yang diberikan. Ia menegaskan, pemerintah siap menindaklanjuti seluruh pandangan fraksi dengan langkah konkret dan terukur.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran, kritikan, dan rekomendasi yang membangun dari DPRD. Hal ini menjadi semangat bersama dalam menyempurnakan regulasi demi kemajuan daerah,” ujar Nurkanaah.
Dalam jawabannya, Nurkanaah memaparkan beberapa poin krusial yang menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain pentingnya sinergi perencanaan dan realisasi anggaran yang berkelanjutan. RPJMD 2025–2029 akan disusun berbasis data lokal yang valid, evaluasi berkala, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.
Terkait penguatan ekonomi daerah, Pemda berkomitmen mengembangkan kawasan ekonomi terintegrasi, mendorong sektor agroindustri, serta mengoptimalkan potensi wisata lokal. Untuk peningkatan PAD, langkah-langkah seperti digitalisasi layanan, pembaruan basis data pajak dan retribusi, pemberian insentif, serta penguatan SDM dan regulasi menjadi prioritas.
Di bidang kesehatan, pemerintah menegaskan komitmen pada program BPJS gratis. Hingga Mei 2025, kepesertaan warga Sidrap dalam BPJS telah mencapai 81,53 persen. Pemerintah juga terus menangani dampak bencana, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur seperti jembatan penghubung yang baru saja diresmikan.
Wabup menutup tanggapannya dengan menyampaikan bahwa saran teknis dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih mendalam melalui forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan panitia khusus, melibatkan OPD terkait secara langsung.
Turut hadir dan dihadiri Wakil Bupati Sidrap, Hj. Nurkanaah. pula jajaran Forkopimda, di antaranya Kasdim 1420 Sidrap Mayor Inf Wahyudi dan Kasat Intelkam Polres Sidrap Iptu Andi Aswan, serta para asisten, kepala badan, dan pimpinan OPD. (ady/C)
