PELAKSANAAN pendaftaran online Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar pada tahun ajaran 2025/2026 terus menuai keluhan. Gangguan sistem akibat lonjakan akses pendaftaran membuat banyak orang tua kesulitan melakukan pendaftaran daring.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyayangkan gangguan tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar segera melakukan langkah-langkah perbaikan teknis, termasuk mempertimbangkan penambahan durasi masa pendaftaran.
”Kita sudah tindaklanjuti dan insyaAllah mulai kemarin sampai hari ini katanya sudah juga diperbaiki. Kalau pun misalnya ini memakan waktu yang lama, tentunya kami akan meminta Dinas Pendidikan Makassar untuk menambah durasi dari perpanjangan pendaftaran secara online,” ungkapnya di rapat paripurna di DPRD, Selasa (2/7).
Ia menekankan bahwa tanpa perpanjangan waktu, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, khususnya orang tua murid. “Sementara ini laporannya SD dulu diutamanakan baru SMP. Nah kita minta ada kebijakan yang mentolerir anak yang terlambat daftar. Kalau ini tidak ditambah, otomatis kasihan dari orang tua murid yang nantinya akan keteteran untuk melakukan pendaftaran,” ucapnya.
Menanggapi laporan dari warga, Ari menjelaskan bahwa pihaknya langsung memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melakukan koordinasi teknis pasca-rapat paripurna. Dari hasil pemantauan awal, diketahui bahwa gangguan server terjadi akibat tingginya lonjakan trafik secara serentak dari para orang tua siswa.
”Ini menumpuk semua aduan masyarakat dari semua Dapil, makanya kita panggil sudah beberapa hari disdik. Kami sudah sempat koordinasi, setelah paripurna kami panggil Kadis untuk menanyakan langsung apa yang menjadi permasalahan,” katanya.
Untuk mengatasi masalah secara menyeluruh, Komisi D meminta agar Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar guna menstabilkan sistem dan memperbaiki gangguan teknis. Ia juga mendorong agar Dinas Pendidikan menyiapkan rencana mitigasi, seperti membuka posko pengaduan atau helpdesk yang bisa secara langsung menampung keluhan orang tua siswa.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar, H Meinsani Kecca, menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk menyiapkan sistem cadangan serta pola pendaftaran alternatif bila sistem daring tidak kunjung stabil.
”Yang utama sekarang bukan sekadar perpanjangan, tapi memastikan teknis perbaikan server dan kanal alternatif jika overload. Posko dan helpdesk di tiap kecamatan juga harus responsif, bukan hanya formalitas,” ujarnya.
Meinsani juga mendukung opsi perpanjangan pendaftaran sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hak pendidikan masyarakat. Ia menilai bahwa gangguan ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB Kota Makassar. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
”Ini bukan hanya soal kejadian hari ini, tapi soal persiapan jangka panjang. Sistem digital pendaftaran harus tangguh, inklusif, dan adil bagi semua,” tuturnya. (ita)
