MAKASSAR, BKM–Kebijakan Pemerintah Kota Makassar membagikan seragam sekolah secara gratis kepada siswa baru maupun siswa lama mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Program ini dinilai mampu meringankan beban ekonomi masyarakat serta memperkuat prinsip keadilan dalam sektor pendidikan.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Muchlis A. Misbah, menyatakan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan Pemkot terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, pemberian seragam bukan hanya menyangkut kebutuhan pakaian siswa, tetapi juga menjadi simbol pemerataan dan kepedulian pemerintah terhadap peserta didik dari berbagai latar belakang sosial.
”Yang diberikan bukan hanya kepada siswa baru, tetapi juga siswa lama. Ini sangat membantu orang tua di tengah beban kebutuhan sekolah yang terus meningkat,” ungkapnya, Selasa (22/7).
Ia juga mendorong agar program ini diperluas cakupannya, mencakup pakaian olahraga dan batik sekolah. Hal ini diyakininya dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa saat berada di lingkungan sekolah.
”Seragam yang rapi dan seragam secara keseluruhan akan menciptakan suasana belajar yang lebih setara. Ketika semua siswa tampil sama, maka semangat dan konsentrasi belajar pun meningkat,” bebernya.
Muchlis turut menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, termasuk penguatan program bantuan sekolah lainnya. Ia juga menilai, langkah yang diambil Wali Kota Makassar tersebut layak dijadikan contoh oleh daerah lain.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Budi Astuti, menyebut bahwa program ini merupakan langkah strategis yang mampu menekan kesenjangan sosial di sekolah.
”Ini kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Banyak orang tua merasa sangat terbantu, apalagi bagi yang memiliki lebih dari satu anak sekolah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendataan yang tepat agar seluruh siswa yang berhak bisa menerima bantuan tersebut tanpa terkecuali. Selain itu, Budi menyoroti pentingnya pengawasan dalam proses distribusi agar tidak terjadi keluhan di lapangan.
”Harus diawasi secara ketat. Kita ingin agar tidak ada siswa yang terlewat hanya karena masalah data atau distribusi yang tidak merata,” tegasnya.
Menurut legislator Fraksi Gerindra Makassar ini, dibanding praktik jual beli seragam di sejumlah daerah lain, kebijakan Kota Makassar menunjukkan transparansi dan keadilan yang nyata. Ia berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam memperkuat sektor pendidikan.
”Makassar memberikan teladan. Pendidikan harus dijaga bersama, dan program seperti ini adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya besar,” tuturnya. (ita)
