MAKASSAR, BKM— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar angkat bicara soal rendahnya capaian belanja modal Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2024 yang dinilai jauh dari harapan. Realisasi yang hanya mencapai 54,10 persen atau sekitar Rp739,21 miliar dari total target Rp1,36 triliun menjadi perhatian serius dewan.
Anggota Pansus LKPJ APBD DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, menilai bahwa rendahnya serapan belanja modal berdampak langsung pada lambannya pembangunan infrastruktur dan buruknya pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas.
”Anggaran disiapkan besar, tapi realisasinya tak sampai separuh. Ini bukti lemahnya pelaksanaan di lapangan. Padahal, belanja modal sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk perbaikan jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya,” ungkapnya, akhir pekan lalu.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyoroti minimnya penanganan infrastruktur, terutama sistem drainase yang masih buruk. Akibatnya, saat musim hujan dengan intensitas tinggi, genangan air masih kerap menghantui sejumlah kawasan.
”Kami mendesak pemerintah kota agar serius memperbaiki saluran air, merehabilitasi area rawan banjir, dan mempercepat program-program infrastruktur. Jangan hanya menumpuk anggaran tanpa hasil yang nyata di lapangan,” tegasnya.
Legislator tiga periode ini bahwa belanja modal bukan sekadar angka di atas kertas. Dana tersebut seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan kota, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan.
Mereka meminta Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis. Tidak hanya itu, dewan juga mendorong percepatan pembangunan sarana pendidikan yang tahun ini ikut terdampak rendahnya realisasi belanja modal.
”Jangan sampai program strategis seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, hingga perbaikan fasilitas sekolah terhambat karena kelalaian dalam perencanaan dan eksekusi. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra, Idris, yang menilai rendahnya belanja modal bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
”Serapan anggaran yang rendah ini berbahaya. Bisa menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan yang paling parah, bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” bebernya.
Ia menanyakan secara kritis apakah ada proyek strategis yang tertunda atau bahkan tidak berjalan sama sekali, serta mempertanyakan penyebabnya apakah karena lemahnya perencanaan, lambatnya proses pengadaan, atau justru akibat birokrasi yang berbelit.
”Pemerintah harus menjawab ini secara terbuka. Apa hambatannya? Jangan sampai publik menganggap ini sebagai bentuk ketidakmampuan,” tuturnya. (ita)
