MAKASSAR, BKM–Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Sidang 2024–2025 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang digelar di Gedung DPRD Makassar, Selasa (1/7).
Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Salah satu kritik paling tajam datang dari Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, Sangkala Saddiko, mengungkap sederet catatan merah dalam pelaksanaan anggaran daerah yang dinilai lambat.
Menurut legislator Fraksi PAN Makassar ini, realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah sangat memprihatinkan, hanya menyentuh angka 57,48 persen dari target Rp96,69 miliar, atau sekitar Rp55,57 miliar saja. Tak hanya itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pun lebih rendah lagi, cuma 30,17 persen.
”Ini menunjukkan ada yang keliru dalam penentuan target maupun dalam strategi penagihan. Mestinya disusun berdasarkan potensi nyata, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya.
Fraksi ini juga menyoroti lemahnya serapan anggaran untuk belanja modal, yang notabene menyangkut infrastruktur vital seperti jalan, drainase, sekolah, hingga pengelolaan sampah. Realisasinya hanya menyentuh 54,10 persen atau Rp739,21 miliar dari total target Rp1,3 triliun.
”Bagaimana pembangunan bisa berdampak jika realisasi fisik dan anggarannya saja tak sejalan? Ini patut dievaluasi total,” tegasnya.
Tak hanya soal uang, Fraksi Amanat Persatuan juga menyinggung soal akurasi data warga miskin. Mereka menilai banyak masyarakat yang justru tercecer dari akses bantuan dan layanan kesehatan karena pendataan yang buruk.
”Ini bukan sekadar angka. Data yang keliru bisa berdampak langsung pada hidup warga. Pemerintah perlu lebih serius memperbaiki sistemnya,” katanya.
Lanjutnya, fraksi ini meminta agar perencanaan APBD ke depan lebih berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Lima indikator perencanaan dan evaluasi harus digunakan secara konsisten untuk memastikan setiap rupiah benar-benar tepat sasaran.
”Drainase jangan lagi jadi proyek basa-basi. Bangunlah yang memang dibutuhkan rakyat, bukan sekadar mengejar serapan,” tuturnya.
Sehari sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Senin (30/6).
Dalam rapat yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota legislatif, Wali Kota memaparkan realisasi kinerja fiskal Pemkot Makassar secara rinci, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Munafri menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,20 triliun lebih, atau 84,14 persen dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi Rp4,26 triliun lebih, atau 80,67 persen dari total anggaran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp1,60 triliun lebih dari target Rp2,16 triliun atau 73,99 persen. Di dalamnya termasuk, Pajak Daerah sebanyak Rp1,41 triliun 81,61 persen, Retribusi Daerah sebanyak Rp55,57 miliar 57,48 persen. Hasil Kekayaan Daerah sebanyak Rp26,62 miliar 30,17 persen, Lain-lain PAD yang Sah sebanyak Rp110,93 miliar atau 43,65 persen.
Pendapatan dari transfer pemerintah mencapai Rp2,56 triliun atau 92,07 persen dari target, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagi hasil. Sementara belanja daerah fokus pada sektor pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga belanja bantuan sosial dan pendidikan. Belanja modal tercatat masih rendah, hanya 54,10 persen dari total pagu anggaran.(ita)
