MAKASSAR, BKM–Kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam. Hingga memasuki pertengahan tahun, realisasi program kerja masih jauh dari harapan.
Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) triwulan kedua yang digelar DPRD Makassar, mengungkap bahwa sebagian besar SKPD belum mampu merealisasikan 50 persen dari total rencana kerja tahun anggaran berjalan.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menilai kondisi ini sebagai cerminan lemahnya kendali manajemen internal di tubuh pemerintah kota. Ia mengkritik keras ketiadaan akselerasi program-program prioritas, yang menurutnya justru mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan hanya soal keterlambatan. Ini soal kelambanan sistematis. Kalau sudah triwulan kedua dan progres masih di bawah 50 persen, itu alarm serius bahwa ada yang salah dalam perencanaan dan eksekusi,” ungkapnya, Sabtu (12/7).
Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini memperingatkan, kondisi ini bisa memaksa pemerintah melakukan percepatan di ujung tahun, yang berisiko besar terhadap kualitas hasil, ketidakefisienan anggaran, bahkan membuka celah bagi praktik penyimpangan.
Salah satu dinas yang menjadi sorotan tajam adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar. Dalam rapat, terungkap adanya anggaran protokoler yang tak dapat dimanfaatkan akibat perubahan fungsi internal dan lemahnya perencanaan awal.
“Program sudah disusun, tapi tidak mampu mengikuti dinamika organisasi. Akibatnya, anggaran menganggur. Ini pemborosan yang seharusnya tak terjadi jika perencanaan dilakukan matang dan fleksibel,” bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, juga menekankan pentingnya reformulasi strategi perencanaan agar tidak ada anggaran publik yang sia-sia. Tak hanya itu, pengadaan sistem keamanan publik seperti CCTV juga mendapat sorotan. Ia menilai, banyak proyek pengawasan hanya berhenti di tahap simbolik tanpa manfaat nyata di lapangan.
“Kami melihat ada pengadaan CCTV yang hanya formalitas. Padahal yang dibutuhkan adalah kualitas perangkat, keandalan sistem, dan jaminan keamanan data. Jangan sekadar pasang, lalu mati suri,” jelasnya.
Lanjut Politisi Partai Demokrat Makassar ini mengatakan, akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja SKPD hingga triwulan kedua berakhir. Jika stagnasi tetap berlanjut, Komisi A tak segan memberikan catatan kritis bahkan merekomendasikan evaluasi menyeluruh kepada pimpinan daerah terhadap jajaran di bawahnya.
“APBD ini uang rakyat, kalau tidak dijalankan dengan tepat waktu dan hasilnya tidak menyentuh masyarakat, maka harus ada konsekuensi. Kita bicara soal tanggung jawab publik, bukan sekadar laporan kertas,” tuturnya. (ita)
