MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku mendukung proyek pembangunan Jembatan Barombong yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Makassar. Apalagi, jembatan yang dinilai vital untuk mengurai kemacetan di wilayah selatan Makassar.
Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Irwan Hasan, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Ia menilai, pembangunan jembatan baru di Barombong bisa menjadi solusi konkret atas keluhan masyarakat terkait kemacetan yang terjadi hampir setiap hari.
”Setiap turun ke dapil, keluhan warga soal kemacetan selalu muncul. Kalau memang ini bisa menjawab persoalan itu, tentu kami sangat mendukung,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (4/8).
Meski demikian, Legislator Fraksi PPP Makassar mengaku belum mengetahui apakah proyek ini telah diusulkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD atau akan diajukan dalam perubahan anggaran. Namun secara prinsip, ia siap mendorong proyeksi anggaran sepanjang kondisi fiskal daerah memungkinkan.
”Sepanjang keuangan daerah memadai dan kajiannya jelas, kami di Komisi C siap mendukung alokasinya,” katanya.
Dukungan lebih tegas disampaikan oleh Anggota Dapil V Kecamatan Mamarita, Andi Tenri Uji, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Tamalate-Barombong. Menurutnya, keberadaan jembatan baru bukan lagi kebutuhan masa depan, melainkan kebutuhan saat ini yang sudah mendesak.
”Ini bukan sekadar proyek, tapi jawaban atas problem kronis yang dialami warga Barombong setiap hari. Kemacetan di sini sudah tidak manusiawi, apalagi saat jam pergi dan pulang sekolah,” bebernya.
Lanjut Legislator Fraksi PDIP Makassar ini menilai pertumbuhan pesat kawasan permukiman di Barombong menjadi penyumbang utama lonjakan arus lalu lintas, sementara infrastruktur eksisting sudah tidak lagi memadai. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk dengan pihak swasta seperti Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang menguasai sebagian lahan di sekitar area jembatan.
”GMTD harus dilibatkan secara aktif. Kalau tidak ada kolaborasi nyata, pembebasan lahan bisa jadi sandungan besar. Prosesnya juga harus transparan dan tidak boleh merugikan warga,” jelasnya.
Tenri memastikan, DPRD Kota Makassar siap mendorong penganggaran dan pengawasan pembangunan, dengan catatan semua proses dilakukan secara terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
”Saya mengapresiasi Pak Wali Kota yang telah menetapkan proyek ini sebagai prioritas. Kami di DPRD siap menyokong dengan kekuatan politik dan anggaran. Yang penting, jangan ada permainan di balik meja,” tuturnya. (ita)
