MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar resmi memperluas sistem pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di sejumlah titik layanan publik, termasuk pasar, terminal, parkir dan PDAM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar nilai menjadi bagian dari agenda besar transformasi keuangan daerah menuju pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Ismail, mengapresiasi penuh langkah digitalisasi ini. Ia menilai, penggunaan QRIS di sektor layanan publik adalah simbol keseriusan Pemkot membangun sistem yang lebih bersih dan efisien. Terlebih lagi, setiap evaluasi OPD dan pihak Perumda mengeluhkan kebocoran PAD.
”Program ini mencerminkan arah perubahan yang benar. Transaksi nontunai akan mempersempit ruang kebocoran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” ungkapnya, Rabu (30/7).
Ia juga menyebut, selain mendorong efisiensi, transformasi ini juga menciptakan ekosistem keuangan publik yang lebih rapi dan dapat diaudit secara akurat. “Semua tercatat digital ini adalah dasar yang kuat untuk membangun reformasi keuangan daerah ke depan karena kita sudah terlalu lama membiarkan kebocoran tanpa tindakan makanya perlu menyesuaikan kondisi sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Umyati, juga menyambut baik penerapan QRIS sebagai bentuk inovasi pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan agar Pemkot tak menutup mata terhadap tantangan adopsi teknologi di lapangan, terutama bagi pedagang kecil dan warga yang belum terbiasa dengan transaksi digital.
”Langkah ini sangat bagus, tapi jangan dilupakan bahwa masih banyak pelaku usaha kecil yang belum paham teknologi. Sosialisasi dan pendampingan sangat penting agar semua warga bisa terlibat,” bebernya.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan implementasi QRIS berjalan konsisten dan tidak hanya bergantung pada target seremonial. “Jangan sampai ini jadi proyek semata. Pemkot harus pastikan bahwa QRIS benar-benar digunakan di lapangan, bukan sekadar formalitas laporan,” tegasnya.
Legislator Fraksi PPP Makassar ini juga berharap, digitalisasi ini tidak hanya mendongkrak PAD, tapi juga menjadi momentum peningkatan literasi keuangan digital di masyarakat. “Semoga dengan program ini PAD kita tahun ini bertambah dan menekan kebocoran selama ini, kalau ini terlaksana dengan baik tentu membawa Makassar lebih baik kedepannya,” tuturnya. (ita)
