MAKASSAR, BKM–Rencana Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang tengah menggodok skema penambahan bus listrik gratis bagi pelajar melalui sistem sewa, menuai tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Mereka menyambut baik gagasan tersebut, namun meminta pemerintah kota melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan kebijakan.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Fahrizal Fahmi Husain, menyebut skema sewa bus bisa menjadi pilihan efisien, terutama dalam menekan anggaran operasional dan perawatan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar Pemkot tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
”Kalau skemanya sewa, tentu beban perawatan tidak ditanggung pemerintah. Ini bisa meringankan APBD. Tapi perlu dihitung secara matang agar tidak justru lebih boros dalam jangka panjang,” ungkapnya, Kamis (24/7).
Ia juga menyoroti pemanfaatan bus di luar jam antar-jemput pelajar. Menurutnya, kendaraan itu seharusnya tetap produktif di luar jam sekolah. “Setelah antar pelajar pagi hari, bus jangan sampai menganggur. Bisa dimanfaatkan untuk pelayanan umum di siang atau sore hari. Harus ada strategi pemanfaatan yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Budi Astuti, mengapresiasi inisiatif pemerintah kota menambah armada bus listrik demi mendukung pelajar. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat pengurangan biaya transportasi dan pengendalian kemacetan.
”Kami mendukung penuh program ini. Apalagi, banyak pelajar yang selama ini mengandalkan kendaraan pribadi orang tuanya. Dengan adanya bus listrik, tentu lebih hemat dan ramah lingkungan,” katanya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya penyesuaian trayek dan jadwal layanan agar keberadaan bus benar-benar menjangkau seluruh wilayah secara merata. “Harus ada evaluasi trayek. Jangan hanya fokus di pusat kota. Wilayah pinggiran juga harus mendapat layanan yang sama,” bebernya.
Apalagi, kata Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini pemerintah tengah mengkaji opsi sistem sewa sebagai alternatif pengadaan unit baru. Ia menilai skema ini lebih fleksibel dan sesuai dengan arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.” Itu harus mereka kaji, jadi kalau rusak atau butuh perawatan, itu jadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Kita tinggal pakai,” bebernya.
Ia juga menyebutkan bahwa transportasi gratis ini bisa memberikan penghematan signifikan bagi keluarga siswa. “Anggap saja sehari mereka keluar Rp10 ribu sampai Rp30 ribu. Kalau sebulan, itu sudah cukup besar pengeluarannya,” tuturnya. (ita)
