MAKASSAR, BKM–Tiga tahun tanpa progres, proyek pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan RS Batua kini belum juga tuntas pembangunannya. Bangunan yang seharusnya menjadi penyambung harapan warga, kini tak jelas kapan bisa difungsikan maksimal.
Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menyuarakan kekesalannya terhadap lambannya respons pemerintah. Beberapa kali desakan ini disuarakan untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit.”Kita tiap turun ketemu warga, malu ditanyakan itu terus. Ini tiga tahun tidak ada kemajuan, padahal kebutuhan rumah sakit ini mendesak. Rakyat menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan hak dasarnya,” ungkapnya, Selasa (8/7).
Rumah sakit yang dirancang dengan sistem pelayanan cukup berbekal KTP Makassar ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang tak memiliki jaminan kesehatan. Tapi janji layanan tanpa BPJS hanya tinggal wacana, karena bangunannya sendiri belum selesai.
“Lucu sekali, katanya cukup tunjukkan KTP bisa langsung dilayani, tapi rumah sakitnya tidak selesai-selesai. Apa yang mau dilayani kalau bangunannya belum bisa dimaksimalkan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat ini bahkan menyebut kerap menyaksikan warga miskin ditolak atau dipersulit ketika hendak berobat. “Saya lihat langsung orang datang dengan sesak napas, lalu ditanya soal kartu. Ini kegilaan sistem, rumah sakit bukan tempat verifikasi dokumen, tapi tempat menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Ia mendesak agar pembangunan RS Ujung Pandang Baru dimasukkan dalam prioritas utama APBD Perubahan dikerjakan di APBD Pokok 2026 dan RKPD tahunan. Mereka juga akan mendorong penyusunan peta jalan pembangunan fasilitas kesehatan baru di Manggala.
“Ini bukan semata proyek, tapi komitmen moral dan politik. Pemerintah wajib menyelesaikan apa yang telah dimulai dan mulai merencanakan apa yang telah lama dibutuhkan,”katanya.
Sampai saat ini, bangunan RS Ujung Pandang Baru masih berdiri dalam diam. Tak ada alat berat, tak ada pekerja, hanya dinding beton tak selesai yang kini jadi monumen diam atas janji yang belum ditepati.
Tak hanya wilayah utara, keluhan soal minimnya akses layanan kesehatan juga datang dari kawasan timur Makassar. Anggota Komisi C DPRD Makassar, Jufri Pabe, menyoroti kondisi serupa yang dialami masyarakat di Kecamatan Manggala.
Menurutnya, kebutuhan akan rumah sakit juga sangat mendesak di wilayah padat penduduk itu.”Kita ibaratnya jadi pembuangan saja, karena warga Manggala sudah tempat pembuangan sampah, banjir kita juga tidak ada rumah sakit terdekat dan fasilitas kesehatannya tertinggal jauh. Jangan sampai warga timur kota ini juga jadi korban sistem yang gagal memihak rakyat kecil,”tegasnya.
Jufri mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian RS Ujung Pandang Baru, tetapi juga mulai merancang pembangunan rumah sakit di Manggala. Ia menilai, pusat-pusat pemukiman baru di daerah tersebut akan semakin memerlukan layanan medis yang cepat dan dekat.
“Kalau hanya RS Daya dan rumah sakit di pusat kota yang berfungsi, maka warga Manggala akan terus terpinggirkan. Padahal mereka juga bagian dari Makassar yang berhak atas layanan kesehatan yang layak,”tuturnya.(ita)
