BULUKUMBA, BKM–Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah memimpin rapat paripurna DPRD Bulukumba, didampingi politisi Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD Syahruni Haris dihadiri puluhan anggota dewan lainnya, Rabu (15/10).
Pada rapat paripurna itu, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 melorot, setelah terjadi penurunan anggaran transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp268 miliar atau sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Situasi ini membuat daerah ini akan mendapat tantangan yang cukup besar.
Umy Asyiatun Khadijah menegaskan bahwa penetapan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bulukumba TA 2026, ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak kepada kita semua untuk menjalankan kewenangan dengan baik dan utuh sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengemban amanah rakyat,”ujar Umy.
Berikut garis besar kondisi APBD Kabupaten Bulukumba TA 2026
Pendapatan Asli Daerah (PAD): 297,758,881,085.00
Pendapatan Transfer: 1,066,447,020,705.00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: 288,000,000.00
Jumlah Pendapatan: 1,364,493,901,790,00
Belanja Daerah: 1,364,493,901,790,00
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan, bahwasanya, tahun 2026 adalah tahun ujian dan tantangan bagi semua elemen di Bulukumba. Sebab penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026, dilakukan dalam situasi fiskal yang cukup menantang.
Lebih lanjut, bupati yang akrab disapa Andi Utta mengatakan, penurunan alokasi dana transfer ini juga menjadi pembelajaran penting. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak bisa terus-menerus dipertahankan.
“Justru inilah momentum bagi kita untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Bulukumba,” kata Andi Utta.
Dia optimistis dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, keterbatasan ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk berbenah, untuk semakin fokus pada pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan.
“Kami berharap, anggaran dari program kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen KUA-PPAS ini dapat benar-benar mencerminkan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi, sehingga dapat semaksimal mungkin bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Andi Utta.
Selain itu, rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Andi Edy Manaf, jajaran Forkopimda Kabupaten Bulukumba, Sekretaris Daerah Muh. Ali Saleng, serta para pejabat Eselon II dan Eselon III lingkup Pemkab Bulukumba. (ful/rif)
