SINJAI, BKM — Publik Sinjai dikejutkan oleh disparitas anggaran perjalanan dinas (SPPD) anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebelum efisiensi diterapkan. Perbedaan nilai yang signifikan ini memicu kecurigaan kuat adanya potensi “anggaran siluman” yang disembunyikan oleh pihak DPRD Sinjai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai, Ilham Abubakar mengungkapkan alokasi anggaran SPPD DPRD Sinjai selama setahun mencapai lebih dari Rp 7 miliar. “Nilainya Rp 7 milyar lebih. Rinciannya silakan bertanya ke sekwan,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (8/5).
Kontradiksi muncul dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sinjai, Lukman Fattah. Dia bersikukuh bahwa anggaran SPPD sebelum efisiensi hanya sebesar Rp 4,2 miliar dan telah dipublikasikan. “Rp4,2 milyar dan itu sudah dipublikasikan sebelumnya,” tegasnya.
Selisih anggaran yang mencapai hampir Rp 3 miliar ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pegiat anti-korupsi. Bagaimana mungkin dua pejabat kunci memiliki data yang bertolak belakang terkait anggaran yang sama?
Spekulasi liar mengenai potensi “anggaran siluman” yang tidak transparan dan rawan penyalahgunaan pun merebak. Alasan efisiensi yang dikemukakan semakin memperkuat dugaan adanya anggaran yang sengaja “disembunyikan” sebelum dipangkas.
“Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin Kepala BPKAD dan Sekwan memiliki angka yang berbeda jauh? Masyarakat berhak tahu kemana selisih anggaran hampir Rp3 miliar ini,” ungkap seorang tokoh masyarakat Sinjai yang enggan disebutkan namanya. (din/C)
