BULUKUMBA, BKM — Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menjadi narasumber Green Leadership Forum II Sulsel yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7). Andi Utta berbicara strategi penguatan ketahanan pangan, hingga integrasi ekologi dalam kebijakan fiskal daerah.
Forum yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) bekerjasama The Asia Foundation dibuka Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan dihadiri 14 kepala daerah se-Sulsel. Forum tersebut mengangkat tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan.”
Direktur Pattiro Fitriah Muslih, menjelaskan tantangan lingkungan di Sulsel semakin kompleks. Mulai dari alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pencemaran air, hingga deforestasi dan degradasi lahan kritis yang telah mencapai lebih dari 474 ribu hektare dari total 1,78 juta hektar kawasan hutan.
“Perubahan iklim memperparah situasi dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir. Arah kebijakan nasional dan daerah kini bergerak menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” ujar Fitriah.
Wamendagri Bima Arya menegaskan isu lingkungan bukan lagi isu sektoral. “Ini urusan semua pihak. Kita butuh kolaborasi lintas sektor. Dan kita butuh lebih banyak local champions di tingkat daerah,” ungkapnya, sembari menyebut contoh-contoh praktik baik seperti Surabaya, Bali, dan Kabupaten Bogor.
Bima Arya menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga masa depan lingkungan. “Gen Z dan milenial kini menunjukkan tingkat kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan. Mereka bukan hanya peduli, tapi siap bertindak. Ini harus kita rangkul,” tegasnya.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf memaparkan strategi daerahnya dalam mengintegrasikan aspek ekologi dalam kebijakan fiskal daerah. Sejak awal kepemimpinannya, ia telah menaruh perhatian besar pada program ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan. Salah satu inisiatifnya adalah kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), di mana pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bulukumba sudah berbasis pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
“Pemdes memiliki kebijakan, anggaran, dan capaian dalam perlindungan lingkungan akan mendapat insentif tambahan,” jelasnya.
Andi Utta memaparkan program prioritas Kabupaten Bulukumba sejak 2021–2024 berbasis pada prinsip ekologi dan ketahanan pangan. Pemkab Bulukumba, kata dia, aktif mendistribusikan bibit unggul tanaman hortikultura dan perkebunan, seperti durian musang king, lengkeng, manggis, kopi, pala, cengkeh, kakao, hingga kelapa genjah.
“Untuk tahun 2025, kita dorong sinergi dengan pemerintah desa dengan mengalokasikan anggaran desa 20 hingga 40 persen untuk mendukung program ketahanan pangan, termasuk pengadaan bibit unggul, pupuk organik, dan pembersihan lahan tidak produktif,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Green Leadership, Andi Utta menegaskan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan. Selain program bibit unggul, Andi Utta juga memprogramkan landclearing atau pembersihan lahan. Land Clearing membantu masyarakat untuk
mengganti tanaman tidak produktif dengan Bibit Unggul guna mewujudkan perkebunan Monokultur dengan buah yang berkualitas. Andi Utta juga mendorong gerakan penghijauan dengan tanaman produktif, sehingga tidak hanya hijau tapi buahnya bisa dinikmati masyarakat.
Green Leadership Forum II ini menjadi ruang strategis mempertemukan pemimpin daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga donor untuk memperkuat integrasi kebijakan lingkungan dalam perencanaan pembangunan, termasuk mendorong pengembangan kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) secara lebih luas di Sulsel dan Indonesia. Pada momentum tersebut, Bupati Andi Utta juga menerima penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Country Representative The Asia Foundation (TAF) Indonesia, Hana Satrio. (ful)
