MAKALE, BKM — Koalisi Aksi Mahasiswa Toraja (KAMT) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi dari GMNI, PMKRI, GMKI, dan IPSIM menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Tana Toraja, Selasa (9/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada para wakil rakyat.
Massa aksi silih berganti melakukan orasi sembari membakar ban di jalan hingga mendapat penjagaan ketat dari aparat gabungan kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Sebelum demo di Gedung DPRD, KAMT juga melakukan aksi serupa di Diknas, dan Dinkes hingga menyampaikan sejumlah kritikan demi kemajuan pembangunan berkelanjutan didaerah Tator.
Ada tujuh poin tuntutan disampaikan Jenlap, Milton Lando. Sebut misalnya surat BKN terkait mutasi dan demosi diakhir masa jabatan bupati Theofilus Allorerung, mendesak Bappelitbangda untuk masukkan RPJMD tagline Tana Toraja Masero, dan DPRD Tana Toraja diminta menyelesaikan konflik SMP PGRI Marinding.
Massa aksi juga mendesak DPRD Tana Toraja segera mengesahkan Perda RTRW, mensosialisasikan Perda Kesetaraan Gender, Kawasan Industri, dan bebas asap rokok. Dinkes diminta transparan terkait pengadaan tujuh unit ambulance dan motor operasional senilai Rp 5.250.000.000, serta mendesak pemerintah dan DPRD mengevaluasi kinerja Diknas.
Para aktivis KAMT berauduenci dengan Ketua DPRD Tana Toraja Kendek Rante, dihadiri Wabup Erianto L. Paundanan, dan Sekkab Rudhy Andi Lolo di ruang paripurna DPRD Tator. Kendatipun para aktivis menyampaikan kritik tajam, namun suasana dialog tetap terkendali dan kondusif. (gus/D)
