MAKASSAR, BKM—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota bersama Perumda Air Minum agar tidak menganggap berakhirnya gangguan distribusi air di sejumlah wilayah sebagai akhir dari persoalan pelayanan air bersih.
Perbaikan yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus menjadi titik awal pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh agar krisis serupa tidak kembali terulang.
Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan, laporan yang diterima pihaknya menunjukkan pasokan air di sejumlah kawasan mulai kembali stabil dalam beberapa hari terakhir. Namun menurutnya, kondisi tersebut merupakan hak pelanggan yang memang wajib dipenuhi oleh penyelenggara layanan air minum.
“Distribusi air yang kembali normal tentu patut disyukuri tetapi perlu dipahami bahwa pelayanan air bersih bukan bentuk bantuan pemerintah, melainkan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat karena mereka adalah pelanggan yang membayar setiap bulan,” ungkapnya, Kamis (9/7).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu dalam jangka waktu lama. Karena itu, evaluasi terhadap penyebab gangguan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terus berulang, khususnya di kawasan utara Kota Makassar.
Sebagai warga yang berdomisili di Kecamatan Ujung Tanah, Ia mengaku mengetahui langsung dampak yang dirasakan masyarakat ketika pasokan air terhenti. Aktivitas rumah tangga hingga usaha kecil ikut terganggu akibat sulitnya memperoleh air bersih.
“Kondisi seperti ini tidak boleh menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun. Masyarakat sudah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan, sehingga PDAM juga harus memenuhi hak masyarakat dengan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.
Ia turut memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang memilih melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi air di lapangan. Menurutnya, keterlibatan kepala daerah menjadi sinyal bahwa persoalan pelayanan dasar menjadi perhatian serius pemerintah kota.
“Pengawasan langsung dari wali kota tentu menjadi dorongan bagi seluruh jajaran PDAM agar bekerja lebih maksimal. Yang terpenting sekarang adalah memastikan perbaikan ini berlangsung permanen, bukan hanya sesaat,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Qurais menilai momentum membaiknya distribusi air harus diikuti dengan peningkatan kualitas manajemen pelayanan Perumda Air Minum. Menurutnya, perusahaan daerah perlu memperkuat sistem distribusi sekaligus mempercepat penyelesaian titik-titik rawan yang selama ini kerap mengalami gangguan.
“Kami berharap PDAM tidak hanya fokus memulihkan distribusi setelah terjadi gangguan, tetapi memiliki langkah antisipatif agar pelayanan tetap stabil meski terjadi peningkatan kebutuhan maupun gangguan teknis di lapangan,” ucapnya.
Lanjut Legislator Fraksi PPP Makassar ini menambahkan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk memastikan setiap program perbaikan jaringan maupun peningkatan kapasitas produksi air berjalan sesuai target.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih baik, air bersih merupakan pelayanan dasar yang menjadi indikator kehadiran pemerintah. Karena itu, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas, bukan sekadar menyelesaikan persoalan sesaat,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, Perumda Air Minum, dan DPRD semakin diperkuat agar berbagai persoalan pelayanan air dapat diselesaikan secara sistematis. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dihantui krisis air yang selama ini menjadi salah satu persoalan klasik di beberapa wilayah Kota Makassar. (ita)
