MAKASSAR,UJUNGJARI.COM–Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Ramadhan Pirade ikut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di gedung DPRD Sulsel, Kamis (18/12).
Dalam pertemuan itu, Ramadhan menjelaskan bahwa pembangunan kawasan smelter PT IHIP merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Dia menuturkan, soal lahan yang disewakan seluas 395 hektare untuk PT IHIP, tanah itu merupakan bekas area konsesi PT Vale Indonesia di Desa Harapan, Malili.
“Lahan itu sebelumnya atas nama PT Vale, pada tahun 2024 pemerintahan sebelumnya, dilakukan melakukan NPHD dengan PT Vale,” jelasnya.
“Atas dasar itu diakui sebagai barang milik daerah, kami urus jadi HPL (Hak Pengelolaan Lahan)tahun 2024, menjadi barang aset daerah dengan sertifikat HPL pemda,” tandasnya.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid yang memimpin rapat menegaskan, lahan seluas 394,36 hektare lebih yang digunakan PT IHIP adalah sah milik aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Ia mendasarkan penilaiannya pada sertifikat Hak Pengelolahan Lahan (HPL) yang dimiliki Pemkab Luwu Timur.
“Lahan itu hak milik Pemda Luwu Timur, karena sudah sertifikat HPL dari kementerian,” ujar Kadir Halid dalam rapat dengar pendapat soal polemik lahan PT IHIP.
Kadir menegaskan, Pemkab Luwu Timur punya dokumen HPL. Sehingga Pemkab memiliki hak untuk menyewakan aset daerah itu kepada siapapun, termasuk PT IHIP.
“Jadi haknya Pemda untuk mau sewakan kepada siapa itu aset. Soal besaran nilai sewanya, itu kan hasil penilaian aprasial,” ujar Kadir.
Meski begitu, Komisi D DPRD Sulsel meminta Pemkab Luwu Timur segera membayar ganti rugi kepada warga yang menguasai lahan tersebut.
Rekomendasi itu didasarkan pada aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam RDP. Kadir menyebut, ganti rugi atau kerohiman harus diganti dalam waktu dekat ini.
“Di atas lahan itu, sudah ada warga yang menanam pohon, ada warga yang punya rumah. Kita minta untuk menyelesaikan ganti rugi. Pak sekda Luwu Timur tadi bilang, itu segera digantikan,” jelas Kadir.
Artikel Plt Sekda Lutim Hadiri RDP Pengelolaan Tambang IHIP di DPRD Sulsel pertama kali tampil pada Ujung Jari.
