MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali menyoroti dua persoalan mendesak yang dinilai perlu segera mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Kota Makassar, yakni persoalan persampahan dan banjir, terutama di wilayah timur kota yang rentan terdampak.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hartono, menegaskan bahwa program-program Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Fatmawati Rusdi, harus lebih diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan layanan sampah gratis yang menurutnya belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kebersihan kota.
”Kita ingin program sampah gratis itu berimplikasi pada lahirnya kota yang bersih. Bukan kota yang sampahnya gratis, tapi sampahnya juga ada di mana-mana,” ungkapnya di ruang paripurna, Rabu (2/7).
Hartono mengungkap bahwa titik lemah pengelolaan sampah saat ini justru berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Masalah yang muncul bukan hanya pada sisi teknis, seperti jalan akses yang macet dan rusak, tetapi juga soal status lahan yang belum tuntas dibebaskan pemerintah.
”Kemacetan di TPA Antang luar biasa, padahal itu titik akhir seluruh alur pengangkutan sampah. Pemerintah kota harus menuntaskan pembebasan lahan dan memaksimalkan infrastruktur TPA,” bebernya.
Menurut Hartono, program penghapusan iuran sampah memang patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan terhadap warga. Namun, program itu bisa kehilangan makna apabila sistem pengelolaan di lapangan masih belum efektif.
Selain persoalan sampah, Fraksi PKS juga mengingatkan pemkot agar segera merealisasikan rencana induk penanggulangan banjir yang sudah dirancang sejak lama. Wilayah Kecamatan Manggala disebut sebagai salah satu kawasan yang kerap terdampak parah saat musim hujan tiba.
”Kami dengar master plan penanganan banjir sudah ada. Sekarang kita tunggu keseriusan pemerintah untuk mengeksekusi. Jangan sampai ini hanya jadi dokumen perencanaan yang tak dijalankan,” tegasnya.
Sedangkan Anggota DPRD Makassar, Idris berharap ada progres konkret dari Pemkot, khususnya mulai tahun 2025 mendatang, agar penanganan banjir tidak hanya berhenti pada janji-janji perencanaan, tapi bisa dirasakan dampaknya secara langsung oleh warga.
Bagi Fraksi Gerindra Makassar ini, isu sampah dan banjir adalah dua indikator penting dalam mengukur keberhasilan tata kelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, mereka mendorong agar Pemkot tidak hanya sibuk menjalankan program-program yang terdengar populer, tetapi juga menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Sementara itu, dari pihak eksekutif, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan akses jalan ke TPA Antang. Kepala Dinas PU, Zuhaelsi Zubir, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan beton menuju TPA akan segera dimulai dengan anggaran sebesar Rp9 miliar.
”Salah satu langkah konkret yang kini kami siapkan adalah pembangunan jalan beton menuju TPA, dengan anggaran senilai Rp9 miliar,” ujarnya.
Ruas jalan yang direncanakan akan menggunakan konstruksi beton sepanjang 200 meter dan lebar 6 meter. Ini dilakukan karena medan menuju TPA dinilai cukup berat, dengan kondisi jalan bercampur tanah dan sampah, sehingga memerlukan struktur yang kuat.
”Kita anggarkan Rp9 miliar untuk pembangunan jalan masuk ke TPA Antang. Ini kita beton karena kondisi medan sangat berat, banyak tanah bercampur sampah, sehingga butuh konstruksi yang kuat dan tahan beban,” katanya.
Saat ini, proyek jalan menuju TPA Antang masih berada dalam tahap perencanaan. Dinas PU sedang menyelesaikan penyelidikan tanah dan penyusunan Detail Engineering Design (DED), dengan target pelaksanaan fisik dimulai pada Agustus tahun ini.(ita)
