PINRANG, BKM — Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi memimpin rapat koordinasi (Rakor) membahas persoalan kondisi harga gabah yang cenderung tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di ruang rapat Wabup, Rabu (9/4).
Rapat diikuti berbagai pihak terkait, termasuk jajaran Perum Bulog, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, para penyuluh pertanian, organisasi Perpadi, perwakilan kelompok tani, serta stakeholder lainnya yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi gabah di Kabupaten Pinrang.
Dalam arahannya, Wabup Sudirman menekankan pentingnya sinergitas dan transparansi antara seluruh unsur, termasuk petani, mitra Bulog, hingga pedagang pengumpul, agar solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan menguntungkan seluruh pihak.
“Kita harus mencari jalan keluar terbaik, apalagi saat ini kita tengah menghadapi panen raya dengan stok gabah yang melimpah. Jangan sampai petani kita tidak merasakan hasil yang sepadan karena harga yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Sinergitas dan transparansi adalah kuncinya,” tegas Sudirman.
Menurutnya, pemerintah daerah hadir untuk memastikan bahwa instruksi Presiden terkait HPP bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi aktif dan keterbukaan informasi antarpihak sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan harga gabah, sekaligus memberi perlindungan terhadap para petani.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura A. Sinapati Rudi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahman Mahmud, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Pinrang, Kabag Ekonomi Setda Pinrang, pengurus KTNA, organisasi Perpadi, dan perwakilan kelompok tani dari berbagai kecamatan.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian masalah fluktuasi harga gabah yang kerap menjadi keresahan petani di setiap musim panen, serta menjadi upaya bersama dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. (ali)
