MALILI, BKM — Wakil Bupati Luwu Timur, Mochammad Akabr Andi Leluasa menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel. Rakor dipimpin Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/1).
Rapat koordinasi dengan tema “Sinergi Akselerasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025” ini, bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Di hadapan para Bupati dan Wali Kota se Sulsel, Prof Fadjry berjanji menuntaskan masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten/kota. Meskipun pembayaran tidak dilakukan sekaligus karena melihat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, namun hal tersebut akan diselesaikan.
“Kepada Bupati dan Wali Kota, saya meminta untuk bersabar dalam satu dua Minggu ke depan, kita coba bagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, tapi paling tidak ada itikad dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan,” kata Prof. Fadjry Djufry.
“Ini adalah masalah antara hak dan kewajiban, ini hak yang harus kita tuntaskan dan seperti perkataan saya tadi bahwa pemerintah provinsi sudah menyelesaikan secara bertahap. Ada yang dikasih sebulan dan dua bulan. Kami sudah bedah anggaran yang ada, kalau semuanya langsung pasti agak kesulitan juga,” sambungnya.
Dia mengapresiasi Bupati dan Wali Kota yang hadir secara langsung pada rapat koordinasi tersebut. Tentunya, kehadiran kepala daerah memiliki harapan-harapan, termasuk soal penyelesaian masalah Dana Bagi Hasil.
“Saya sudah membicarakan ini dengan Pak Sekda dan Kepala Badan Keuangan untuk melihat seperti apa kapasitas fiskal yang kita miliki. Jadi memang kita sudah bedah, dan kita coba akomodir. Ini akan menjadi atensi saya,” tambah Prof Fadjry Djufry.
Selain DBH, Prof Fadjry juga meminta semua pihak untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu yang menjadi harapan Presiden terkait program Makan Bergizi Gratis. Ini menjadi perhatian utama dan memang diminta kepala daerah untuk mengevaluasi,” terangnya.
Sementara Wabup Akbar, menilai bahwa rakor ini adalah momen penting untuk memperkuat sinergitas antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Sulawesi Selatan.
Dia mengapresiasi komitmen Pj. Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan DBH yang selama ini menjadi perhatian banyak daerah. (rls)