MAKASSAR, BKM — Selama ini banyak yang menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Sulsel sangat terbatas dan kurang. Anggapan itu pun menyeret nama mantan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, sebab menjadi bagian dalam perumusan anggaran.
Namun, jawaban atas penilaian tersebut kini terjawab. Terjadi keterbatasan anggaran untuk proyek infrastruktur di tahun 2024.
Bukan tanpa sebab itu terjadi. Karena Bahtiar yang menggantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman kala itu harus menyelesaikan beban utang yang tidak sedikit dan mesti dibayar. Persoalan utang inilah yang menghambat alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur di Sulsel.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel Salehuddin menyampaikan hal itu. ”Jadi, tolong dimaklumi kalau anggaran infrastruktur tahun ini sangat terbatas. Itu dikarenakan kami fokus pada program strategis nasional dan penyelesaian bengkalai utang,” ujarnya, Senin (20/5).
Ia menyebut, untuk penyelesaian utang tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp220 miliar. Utang ini tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Ketahan Pangan hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang saat ini nomenklaturnya dipecah menjadi dua, yaitu Dinas Bina Marga dan Konstruksi, serta Dinas Tata Ruang Cipta Karya.
“Kalau utang itu merupakan kewajiban jadi sangat penting untuk diselesaikan. Yang kemarin sudah dibayarkan itu khusus SP2D dan beberapa SPM itu Rp220 miliar.
Itu sudah teranggarkan dan ada beberapa pembayaran. Memang ini yang kami desak ke beberapa OPD karena belum maksimal pembayarannya, padahal anggarannya sudah kami buatkan pos tersendiri untuk membayar utang tersebut. Baru kurang lebih sepertiga yang terbayarkan hingga saat ini,” jelasnya.Selain pembayaran utang warisan yang terbengkalai di masa pemerintahan sebelumnya, tambah Salehuddin, Pj Gubernur Sulsel juga harus prioritaskan program strategis nasional (PSN).
“Jadi intinya memang infrastruktur sangat terbatas dikerjakan tahun ini. Karena yang pertama fokus Pak Pj Gubernur ada pada program strategis nasional yang delapan poin itu.
Sejumlah utang lainnya pun belum diselesaikan. Kendati begitu, Salehuddin belum spesfik secara menyeluruh utang warisan yang menjadi beban Pemprov untuk dibayarkan.
“Setelah proyek strategis nasional dipikirkan, ternyata masih banyak terbengkalai. Utang inilah yang diselesaikan,” kata dia.
Terpisah, Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, membenarkan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan tahun ini berkurang dari Rp700 miliar menjadi Rp84 miliar.
“Iya, kalau khusus di saya itu anggaran yang kemarin dikasih itu Rp84 miliar untuk pembangunan delapan paket. Itu jalan semua, satunya jembatan. Kalau tahun lalu kan Rp700 miliar.
Memang berkurang dibandingkan tahun lalu. Itu khusus di dinasku,” bebernya.Menurutnya, masih ada utang Pemprov Sulsel yang harus dibayarkan tahun ini.
Salah satunya berada di OPD-nya, yang terkait dengan proyek pengerjaan yang belum dibayarkan. “Itu utang tahu lalu untuk pekerjaan yang belum dibayar,” pungkasnya. (jun)
