MAKASSAR, BKM — Pegawai alih daya atau outsourcing yang bekerja di Pemprov Sulawesi Selatan kini meradang. Upah mereka dipotong sebesar Rp1 juta per bulan.
”Di daftar gaji harusnya Rp3,1 juta, tapi yang dibayar hanya Rp2,1 juta,” ungkap seorang pegawai alih daya, yang kepada BKM meminta namanya tidak ditulis, Senin (6/6).
Besaran gaji Rp3,1 juta yang mestinya didapat setiap bulan diketahui sata mereka menandatangani draft penggajian per bulan. Namun entah kenapa, yang diterima dari setiap perusahaan setiap bulannya hanya Rp2,1 juta. Terpangkas Rp1 juta.
”Kita tidak tahu apa alasannya. Pernah diprotes, tapi dibilang diam saja,” cetusnya.
Selama ini Pemprov Sulsel memang memberlakukan sistem pegawai alih daya pada beberapa bidang tugas. Seperti untuk petugas kebersihan taman dan kantor.
Saat ini totalnya ada sekitar 24 orang. 12 orang bertugas membersihkan keliling halaman dan 12 orang bekerja di dalam gedung. Mereka bekerja selama sembilan jam setiap harinya, kecuali Sabtu dan Minggu.
”Kalau gaji kita dulunya hanya Rp1,5 juta. Itupun pernah tidak digaji kerena penanggungjawabnya di Biro Umum bawa lari uang. Sekarang sudah ada kenaikan, tapi dipotong lagi,” jelasnya.
Pekerja alih daya ini ada yang berada di bawah naungan perusahaan Puncak Harapan Jaya. Perusahaan ini adalah pemenang tender penyedia jasa kebersihan di kantor gubernur Sulsel.
The post Upah Pegawai Alih Daya di Pemprov Dipotong Rp1 Juta appeared first on Berita Kota Makassar.