MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar memastikan soal penetapan calon usungan pada pemilihan wali kota (Pilwali) dan pemilihan bupati (Pilbup) di Sulsel bakal transparan dan terbuka.
Hal itu disampaikan Ketua DPD I Golkar Sulsel Dr Taufan Pawe (TP) usai memimpin langsung rapat terbatas bersama para Ketua DPD II kabupaten/kota di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Rabu (3/4).

Mantan Wali Kota Parepare dua periode itu mengatakan pihaknya meminta masukan kepada DPD II terkait siapa calon kepala daerah yang akan diusung. Prinsip keterbukaan coba dibangun dalam rapat ini.
“Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar.

Apalagi setelah Pileg biasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis,”ujar TP.

TP mengajak semua DPD II untuk menyebutkan siapa saja calon yang dijagokan di daerah masing-masing. Sehingga ia bisa memiliki gambaran untuk memberikan presentasi ke DPP nantinya.
“Saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak.

Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin,”tuturnya.
Dalam menentukan calon, Golkar tetap mempertimbangkan hasil survei. Dan DPD II mengapresiasi dan sangat senang sekali diberikan kewenangan dalam penyaringan menentukan calonnya.
Untuk itu, TP memberi ultimatum kepada DPD II agar tidak memanfaatkan keadaan dalam mencari figur. Kalau pun ada eksternal, harus transparan, apalagi banyak kader internal yang mau maju.
“Golkar ini adalah partai kader, tidak boleh karena posisi dan jabatan tertentu. Nah setelah pertemuan tadi, ini malam kita akan kirim dan berikutnya akan dipanggil satu-satu sama DPP, Insya Allah Golkar transparan,”bebernya.(rif)

source