MAROS, BKM–Lembaga Script Survei Indonesia (SSI) telah merilis tingkat kepuasan warga Maros terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari.
Hasilnya, terus mengalami tren positif dan berada di angka 63,87 persen tingkat kepuasan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Script Survei Indonesia (SSI) Yuhardin, Jumat (1/11).
Ia menyebut, survei itu dilaksanakan secara acak terhadap 410 responden yang tersebar di semua Kecamatan secara proporsional dari tanggal 2 hingga 12 Oktober 2024. Sementara metode yang diunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error 4,8 persen. “Catatannya, kinerja masyarakat secara keseluruhan 63.87 persen merasa puas, 23.61 persen merasa tidak puas. Dan responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 12.52 persen,”jelas Yuhardin.
Dalam survei tingkat kepuasan itu, Yuhardin menjelaskan, ada 15 kategori yang ditanyakan kepada responden. “Sektor atau kategori pelayanan ppublik (pengurusan administrasi kependudukan, izin, dsb) 86,34 persen puas, 13,66 persen tidak puas. Kategori Pendidikan 85,12 persen masyarakat puas, 14,39 persen tidak puas,”ungkapnya.
Selanjutnya, kategori keamanan dan tindakan kriminal misalnya, mencapai 88,29 persen masyarakat puas, sementara 11,46 persen mengaku tidak puas. “Nah di kategori kesehatan 87,80 persen masyarakat puas, 11,22 persen tidak puas,”bebernya.
Kategori penegakan hukum 78,29 persen puas, 13,90 persen tidak puas. Sektor Infrastruktur (jalan, jembatan, dsb) 63,17 persen masyarakat puas, 35,61 persen tidak puas. Kategori agraria (pertanian, perkebunan, pengairan) 49,76 persen masyarakat puas, 38,05 persen tidak puas. “Sementara kategori pertambangan 20,98 persen masyarakat puas, 18,78 persen tidak puas.
Kategori pemberantasan KKN 32,20 persen masyarakat puas, 20,98 persen tidak puas. Kategori ketenagakerjaan (pengangguran, UMR, dsb) 26,83 persen masyarakat puas, 69,27 persen tidak puas,” terangnya.
Untuk kategori pembangunan sarana dan prasarana transportasi 65,12 persen masyarakat puas, 25,37 persen tidak puas. Pengendalian bencana banjir dan longsor 59,51 persen masyarakat puas, 32,93 persen tidak puas. Peningkatan investasi dan penanaman modal 51,45 persen masyarakat puas, 26,59 persen tidak puas.
Pengembangan listrik 87,32 persen masyarakat puas, 7,07 persen tidak puas. “Di sektor pariwisata itu sebanyak 79,85 persen masyarakat puas dan 14,88 persen tidak puas,”paparnya.
Yuhardin memaparkan lima faktor utama yang sangat berpengaruh kepuasan masyarakat terhadap bupati Chaidir dan Suhartina adalah pendidikan, kesehatan, keamanan, pelayanan publik dan pariwisata. “Jadi ada lima faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, keamanan, pelayanan publik dan pariwisata,”pungkasnya. (ari/rif/c)
Ungkap Potensi Ketidakpastian Pembangunan Dibalik Koko
AKADEMISI Unhas Makassar, Dr Lukman Irwan menanggapi fenomena gerakan masyarakat di balik kotak kosong atau kolom kosong (Koko) pada kontestasi pemilihan bupati (Pilbup) Maros.
Menurutnya, banyak masyarakat yang menganggap Koko sebagai pilihan protes terhadap calon pemimpin yang tidak memenuhi harapan.
Namun, realitasnya Koko tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat, malah bisa menimbulkan kondisi ketidakpastian yang berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Ketika masyarakat memilih kotak kosong, ada anggapan bahwa ketiadaan kandidat bisa memicu perubahan. Tapi, tanpa pemimpin yang jelas wujudnya juga justru akan memunculkan suasana ketidakpastian,” katanya, Kamis (31/10).
Tanpa calon yang memiliki visi dan rencana yang jelas, kata dia, masyarakat justru terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang tidak ada ujungnya dan tidak akan memberikan harapan perbaikan. “Sebenarnya, memilih kotak kosong tidak menciptakan ruang keberlanjutan yang bisa membawa perubahan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pilihan ini hanya akan memunculkan suasana yang tidak stabil bagi penyelenggaraan pemerintahan,” sambungnya.
Selain itu, kata dia, jika Koko menang, Kabupaten Maros akan dipimpin Pj Bupati yang akan berganti-ganti setiap saat.
Hal itu, dapat menggangu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dengan berganti-gantinya pemimpin dapat memberikan dampak buruk bagi tata kelola pemerintahan karena kekosongan kepemimpinan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam organisasi pemerintahan, terutama dalam hal kepastian kebijakan dan program. “Tentunya kebijakan strategis yang penting bagi masyarakat mungkin tidak dapat berjalan dengan optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan,”paparnya.
Ketidak pastian dalam pemerintahan juga dapat menyebabkan mitra eksternal, seperti lembaga swasta, pemerintah pusat, atau organisasi Masyarakat sipil, merasa ragu dalam menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintahan daerah, karena dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat.
Juga dijelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang otoritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Tanpa kepala daerah definitif, proses penyusunan dan alokasi anggaran cenderung menjadi lebih lambat dan tidak efisien, yang tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Menurutnya, saatnyalah masyarakat Maros beranjak dari ketidakpastian dan mengambil langkah aktif dalam menentukan masa depan mereka. “Untuk menciptakan perubahan yang diharapkan, diperlukan keberanian untuk menilai secara obyektif siapa yang memiliki komitmen dan solusi nyata, bukan hanya mengandalkan penilaian subyektif yang bisa menciptakan situasi ketidakpastian,” paparnya.
Terakhir, kata dia, terkait potensi adanya pengulangan Pilbup hanya akan membebani daerah dari sisi anggaran. Pengulangan Pilbup berarti adanya refocusing anggaran di APBD daerah lagi yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Pilkada ulang tentunya akan membebani anggaran daerah dan mengalihkan sumber daya anggaran dari program prioritas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.(ari/rif/d)
