MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar memutuskan relokasi sementara seluruh peserta didik di tiga sekolah di Pajjaiang, Kecamatan Biringkanaya.Relokasi dilakukan karena saat ini lahannya berperkara.
Tiga sekolah yang dimaksud adalah SD Inpres Pajjaiang, SDN Pajjaiang, dan SD Inpres Sudiang.
Proses belajar mengajar rencana akan dipindahkan di dua lokasi.
Untuk SD Inpres Sudiang dan SDN Pajjaiang akan belajar di SMP 16. Sementara untuk peserta didik di SD Inpres Pajjaiang akan menggunakan SD Inpres Kalang Tubung 1.
Kedua lokasi sekolah tersebut lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah yang disegel saat ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim menerangkan, saat ini, pihak sekolah dibantu Kelompok Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) mulai mempersiapkan sarana dan pra sarana bagi peserta didik yang akan belajar di dua sekolah tersebut.
Muhyiddin mengatakan, untuk SD Inpres Pajjaiang, butuh air bersih sehingga dibuatkan sumur bor baru.
Sementara untuk SDN Pajjaiang dan SD Inpres Sudiang, tinggal menyambung menggunakan pipa dari SMPN 16 untuk memperoleh air bersih.
“Permasalahan air, insyaallah terpenuhi. Untuk SD Inpres Sudiang, menyambung dari depan SMPN 16. Sementara SDN pajjaiang dengan sumur bor yang baru,” ungkap Muhyiddin.
Selain itu, juga akan dibuatkan toilet untuk digunakan peserta di didik.
Mengenai anggaran pembuatan sumur bor dan toilet, kata mantan Kepala Dinas Sosial Makassar itu, akan diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
“Anggarannya diambil dari Dana BOS,” tutur Muhyiddin.
Selanjutnya, pekan ini, semua sarana pembelajaran, seperti bangku, meja, papan tulis, dan lainnya, mulai akan dipindahkan ke tempat belajar peserta didik yang baru.
“Kami sudah minta pengawalan dari aparat keamanan untuk mengawal proses perpindahan inventaris sekolah ke tempat yang baru,” tambahnya.
Selanjutnya, jika semua siap, maka proses belajar mengajar secara tatap muka atau offline sudah bisa dilaksanakan.
Upaya merelokasi peserta didik ke tempat belajar sementara itu dilakukan agar proses belajar mengajar secara normal bisa dilaksanakan.
Pasalnya, pihak ahli waris melakukan penyegelan terhadap tiga sekolah tersebut. Akibatnya, seluruh peserta didik yang berjumlah sekitar 1.000 orang tidak bisa belajar offline. Mereka terpaksa harus belajar dalam jaringan alias daring. Hingga saat ini, belum ada kejelasan kapan persoalan lahan bisa tuntas. (rhm)
