MAKASSAR, BKM — Sebanyak tiga daerah di Sulsel hingga saat ini belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkda di 2024. Padahal, sebelumnya Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin telah menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait batas penandatanganan pada 10 November.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Ansyar membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, tiga daerah ini punya kendala yang berbeda-beda.
“Ada tiga yang belum, masing-masing Kabupaten Sinjai, Soppeng dan Luwu Utara. Untuk Luwu Utara sisa KPUnya, Bawaslunya sudah (fix angka anggarannya). Penandatanganan NPHD, Bawaslu dengan Pemda sudah, sisa Pemda dengan KPU (Lutra). Kalau yang Sinjai dan Soppeng itu memang KPU dan Bawaslu belum,” jelas Ansyar, Minggu (12/11).
Terkait hal itu, pada Senin (13/11) hari ini, tiga daerah ini diminta menghadap di Pemprov Sulsel guna melakukan mediasi terkait kendala dan penyelesaian NPHD.
“Sekarang itu Pemprov memfasilitasi mereka. Kita undang besok (hari ini) tiga kabupaten tersebut. Kita undang KPU, Bawaslu dengan Pemda itu ada Asisten I Kesbangpol dan kepala keuangannya. Artinya Pemprov ini kita lakukan langkah-langkah mediasi. Kita pertemukan bagaimana solusi terbaiknya,” terang Ansyar.
Menurut Ansyar, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar sudah mengingatkan melalui surat edaran yang dilayangkan ke masing-masing Pemkab agar penandatanganan segera dilakukan.
“Ini menjadi perhatian Pj Gubernur karena selaras dengan surat edaran Pak Gubernur dengan Kemendagri, mengatakan paling lambat Pemda sudah melakukan (penandatanganan) NPHD pada tanggal 10 (November),” tandasnya.
Karena itu ia berharap agar kendala tiga daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD Pilkda ini segera diselesaikan pekan depan. Dia pun memastikan setelah mediasi sudah ditemukan solusinya.
“Insyaallah kita upayakan segera selesai, karena persoalannya ini hanya tidak ada yang fasilitasi. Diharapkan ketika sudah difasilitasi, setelah hari Senin sudah ada solusi,” tuturnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar menegaskan tidak akan menandatangani APBD Pemda yang tidak mengikuti perintah Mendagri.
“NPHD itu kan perintah dari Kemendagri melalui surat edaran. Kalau saya jelas sebagai gubernur, bahwa saya memastikan APBD itu saya tidak akan tanda tangan kalau belum ada itu tulis anggaran Pilkada. Karena ini memang program super prioritas. Jadi uangnya pastikan dulu ada untuk Pilkada baru bicara program yang lain,” tegas Bahtiar.
Ia menyampaikan, semua daerah mempunyai keterbatasan anggaran masing-masing. Tapi harus menyadari ada hal yang diprioritaskan dalam waktu dekat ini wajib terpaksa, yakni pelaksanaan Pemilu.
“Apakah semua ada uangnya? Semua daerah ada uangnya. Apakah terbatas uangnya? Semua daerah terbatas uangnya. Tapi ini hak prerogatif. Misalnya ada uangnya Rp100 miliar, ya alokasikan dulu untuk Pilkadanya lalu bangun ini, bangun itu. Karena memang Pilkada ini prioritas dan tidak bisa ditunda. Undang-undangnya bilang anggarannya dibiayai APBD, jadi mutlak APBD,” sambungnya.
Dia mengaku sengaja melakukan penandatanganan di tingkat provinsi lebih dulu agar bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota.
“Jadi saya sudah kasih contoh di provinsi. Uangnya sudah ada Rp400 miliar lebih. Itu sudah kita lakukan. Maka saya percaya teman-teman kabupaten ini tinggal waktu saja,” imbuhnya. (jun)
