MAKASSAR, BKM — Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan dasar adalah program Biaya Operasional Sekolah (BOS) reguler untuk meningkatkan operasional/fasilitas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perawatan gedung sekolah, dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fakta di lapangan, penggunaan dana BOS reguler dalam pengelolaan manajemen dari sisi penerapan evaluasi kebijakan masih belum maksimal.
Seperti yang terjadi pada sekolah dasar di Kabupaten Luwu Utara, masih terdapat permasalahan implementasi kebijakan. Hal itu yang mendorong Haripudding untuk meneliti dan menulis disertasi dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana BOS Reguler Sekolah Dasar Gugus II Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Ia mempertahankannya dalam ujian promosi doktor yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 15 Juni 2022.
Sidang dipimpin Prof.Dr.Anshari, M.Hum., dengan anggota: Prof.Dr. Rifdan, M.Si., Prof.Dr.Hamsu Abdul Gani, M.Pd., Prof.Dr. Chalid Imran Musa, M.Si., Prof.Dr. Manan Sailan, M.Hum., Dr. Aslinda, M.Si., dan Dr. Muhlis Madani, M.Si.
Temuan riset disertasi Harifudding yang juga mengabdi sebagai Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, pertama, yaitu proses evaluasi kebijakan pengelolaan dana BOS reguler sangat penting yang meliputi context, input, process, dan product (CIPP) evaluation.
”Context pada prinsipnya komite sekolah dan orang tua kurang memahami kebutuhan sekolah, sementara dukungan masyarakat sangat tinggi. Input, semua sekolah memiliki tim pengelola dana BOS reguler tapi tugas dan perannya belum maksimal. Process, masyarakat mengetahui pelaksanaan dan penggunaan dana BOS reguler tapi belum mengetahui jumlah, waktu, dan item penggunaannya. Product, masyarakat memahami hasil produk sehingga meringankan beban biayanya,” terang Harifudding.
The post Teliti Dana BOS, Widyaiswara BPSDM Sulsel Raih Doktor di UNM appeared first on Berita Kota Makassar.