MAKASSAR, BKM — Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemprov Sulsel terus menindaklanjuti perintah Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin terkait evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kepala Biro Ekbang Junaedi mengungkapkan, berdasarkan hasil audit kemudian disepakati untuk melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM) di BUMD.
“Dari deviden yang diperoleh itu menggambarkan performance dan kinerja perusahaan. Tergambar bahwa SDM yang ada di dalam harus dievaluasi. Karena diharapkan keberadaan BUMD menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong peningkatan pendapatan daerah,” ujar Junaedi, Selasa (5/12).
Dia mengatakan, Pj Gubernur Sulsel telah menunjuk mantan Menteri BUMN Tanri Abeng sebagai komisaris BUMD, khususnya pada PT Selalu Cinta Indonesia (SCI). Diharapkan di bawah kepemimpinannya dapat melakukan akselerasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Evaluasi kan secara berkala kita lakukan saat ini untuk PT SCI sendiri. Pak Gubernur melalui RUPS telah menetapkan Pak Tanri Abeng sebagai komisaris utama PT SCI. Di tangan beliau PT SCI ini diharapkan bisa menjadi perusahaan besar. Sedapat mungkin menjadi perusahaan terbesar di level BUMD,” terangnya.
Saat ini, kata dia, Tanri Abeng tengah melakukan internalisasi terhadap BUMD dan merumuskan rencana program yang berpotensi meningkatkan pendapatan.
“Oleh karena itu Pak Tanri Abeng tentunya melakukan internalisasi, termasuk menyusun bersama direksi untuk kerja ke depan agar bagaimana BUMD ini menjadi sebuah holding di berbagai bidang usaha. Ini yang kemudian lagi dievaluasi komisaris utama, terutama mengidentifikasi apa potensi bisnis ke depan yang bisa didorong, khususnya di PT SCI,” jelas Junaedi.
Saat ini ada empat BUMD milik emprov Sulsel, yakni PT SCI, Bank Sulselbar, Agribisnis dan Jamkrida. Namun, hanya agribisnis yang tidak memberikan deviden.
“Saat ini kan yang besar kontribusinya Bank Sulselbar. Itu kan lebih Rp100 miliar per tahun deviden yang disetorkan ke pemerintah daerah. Kemudian PT SCI kurang lebih Rp2 miliar per tahun disetor ke pemerintah. Kemudian Jamkrida. Yang tidak menyetor sama BUMD Agribisnis, karena memang kita lagi ajukan ke DPRD mau ganti Sulsel Agro sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengaku telah memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan audit terhadap seluruh aset milik Pemprov Sulsel. Pasalnya, aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan tak dimanfaatkan dengan baik.
Bahtiar menjelaskan, seluruh aset yang mau diaudit itu diantaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU). Termasuk aset pemprov di luar Sulsel.
“Ini sayang sekali ini aset kita besar. Sebagai pemda itu kita kaya, tapi itu tidak menghasilkan duit. Ya, memang harus diperbaiki tata kelolanya,” kata Bahtiar usai Rapat Koordinasi Pengawasan Provinsi Sulsel Tahun 2023 di Hotel Claro, Senin (4/12). (jun)