TAKALAR, BKM–Bakal calon Bupati Takalar, Syamsari Kitta mulai melakukan identifikasi dugaan kecurangan dalam pemilihan bupati (Pilbup) 27 November mendatang. Kandidat pemilik akronim SK ini meluncurkan program A’ronda.
“Program ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai hal buruk yang berpotensi terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung,” kata Syamsari saat meluncurkan program itu di Desa Maccini Sombala, Kecamatan Galesong Utara, Sabtu (21/9) malam
Syamsari mengatakan, kegiatan A’ronda itu akan dilakukan keluarga besar dan Tim Sepuluh yang telah terbentuk di setiap dusun. Mantan Bupati Takalar ini mengatakan, tugas personel A’ronda berupa mengidentifikasi potensi intimidasi dari oknum aparat kepada warga atau calon pemilih.
Tugas Tim Sepuluh, kata Syamsari, adalah membuat dokumentasi yang standar untuk bisa menjadi bahan laporan ke Bawaslu atau pihak terkait bila mendapati dugaan kecurangan atau pelanggaran Pilkada
“Bila ada potensi pelanggaran maka diharapkan anggota Tim Sepuluh bergerak cepat, sigap, dan mendokumentasikan untuk segera dilaporkan,” tegas Ketua DPW Partai Gelora Sulsel ini.
Dijelaskan bila tugas lain dari Tim Sepuluh adalah berupaya mendulang dukungan dan suara dari calon pemilih. Selain itu, tim ini juga nantinya akan menjaga dan mengawal sampai ke Mahkamah Konstitusi apabila terjadi perselisihan hasil perolehan suara.
“Kegiatan A’ronda juga merupakan simbol pergerakan massa di tingkat akar rumput yang tidak ingin melihat proses demokrasi di Takalar diintervensi oleh kekuatan besar demi memenangkan kandidat tertentu,” ujar Syamsari.
Ketua DPD Partai Gelora Takalar, Jussalim Sammak menambahkan bila Tim Sepuluh sudah lengkap terbentuk di semua dusun yang ada di Kabupaten Takalar. Dia mengatakan, kondisi tim pemenangan Syamsari yang akan berpasangan dengan Natsir Ibrahim atau Haji Nojeng jauh lebih lengkap dan solid dibanding tim pemenangan pada Pilkada 2017.
“Jumlah relawan sepuluh per dusun telah lengkap, sehingga kami semakin yakin kemenangan SK-Haji Nojeng semakin terbuka,” ujar Jussalim yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Takalar itu.
Program A’ronda itu dicetuskan untuk menghalau adanya pihak-pihak yang ingin mencederai proses demokrasi di Takalar. Bukan tanpa alasan, belakangan ini adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, anggota kepolisian, dan kepala desa beserta perangkatnya melakukan intervensi dan intimidasi kepada warga Takalar untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Barisan Rakyat Takalar telah menyoroti gerakan ASN, anggota kepolisian, kepala desa dan perangkatnya, pekan lalu. Mereka meminta Bawaslu, Polda Sulsel, dan Pemerintah Takalar untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024. (rif)
